kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

DPR keluhkan kinerja para menteri SBY


Selasa, 20 Mei 2014 / 15:52 WIB
DPR keluhkan kinerja para menteri SBY
ILUSTRASI. Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 22, 2022 Chelsea's Jorginho reacts after the match. Action Images via Reuters/Matthew Childs


Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. DPR mengeluhkan kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Menurut mereka, beberapa menteri pada masa KIB Jilid II tidak mampu dan bahkan mau bekerjasama dengan baik dengan DPR.

Keluhan pertama disampaikan oleh Yoseph Umar Hadi, Anggota Komisi V DPR. Yoseph yang juga Ketua Panitia Khusus UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengeluhkan kerjasama Menteri Keuangan, Chatib Basri. Keluhan ini khususnya dia tunjukkan untuk kemauan kerjasama Chatib dalam pembahasan UU Tapera.

Akibat sikap Kementerian Keuangan dalam hal ini Chatib, itulah kata Yoseph pembahasan RUU Tapera sampai saat ini belum juga bisa diselesaikan. Keluhan terhadap Menteri Keuangan juga disampaikan oleh Iksan Lubis, anggota Panitia Khusus UU Keuangan Negara.

Dalam uraian yang lebih rinci Iksan mengatakan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah mau menghadiri pembahasan RUU Keuangan Negara. Padahal, undangan kepada Menteri Keuangan sudah dilayangkan oleh DPR sebanyak lima kali.  "Ini tidak benar, karena itu kami minta pimpinan DPR untuk segera menyurati Presiden agar segera menegur menteri- menteri tersebut," katanya di Gedung DPR Selasa (20/5).

Sedangkan keluhan ke tiga disampaikan oleh Renny Marlinawati, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP. Reny mengeluhkan kerjasama M. Nuh, Menteri Pendidikan yang seringkali tidak memenuhi undangan rapat dengan komisinya.

"Padahal banyak persoalan yang kami ingin klarifikasi, mulai dari Ujian Nasional yang bermasalah dan segala macam," katanya.

Atas permasalahan itulah, Reny dan Iksan meminta kepada pimpinan DPR untuk mengirimkan surat teguran ke Presiden. Mereka minta agar menteri- menteri tersebut ditegur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×