Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah mewabahnya pandemi Covid-19 yang tidak hanya merenggut kesehatan dan nyawa, tetapi juga menggerogoti perekonomian, pemerintah memprediksi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan Indonesia bisa naik.
Dalam skenario terberat saat pandemi, jumlah warga miskin diperkirakan bisa bertambah 3,78 juta orang dan pengangguran bertambah 5,23 juta orang.
Baca Juga: Khofifah pasok sembako bagi dapur umum di Sidoarjo dan Gresik
Dengan melihat situasi terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad melihat bahwa potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin akan lebih besar dari perkiraan pemerintah.
"Kami tidak melakukan simulasi model, tetapi kami melihat bahwa potensi akan jauh lebih besar dari skenario pemerintah. Penambahan penduduk miskin bisa di atas 5 juta orang," kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Senin (27/4).
Tauhid menambahkan, ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, secara umum pendapatan masyarakat lebih menurun dan bahkan ada potensi kehilangan pendapatan sama sekali. Kedua, adanya peluang inflasi yang melebar dari tahun sebelumnya bahkan hingga ke 5%.
"Situasi ini memberatkan. Apalagi kan banyak orang terkena PHK, belum lagi orang yang dirumahkan tanpa pesangon. Lalu 60% tenaga kerja itu informal, dan sisanya formal yang bahkan masih ada yang mendapat upah belum menyentuh Upah Minimum Provinsi. Jadi bisa-bisa yang hampir miskin bergeser ke miskin," tambah Tauhid.
Baca Juga: Perjuangan Budi Karya sembuh dari virus corona, sempat 14 hari tidak sadarkan diri
Selanjutnya, pemerintah juga memprediksi bahwa pandemi ini bisa berakhir di September 2020. Namun, ini belum menjadi jaminan untuk perekonomian kelompok miskin bisa kembali membaik.
Menurut Tauhid, dengan asumsi krisis Covid-19 selesai di September, perekonomian kelompok miskin baru bisa membaik di awal tahun 2021. Ia berpendapat, butuh jarak waktu antara pulihnya ekonomi secara keseluruhan dengan pulihnya ekonomi kelompok miskin.
"Post recovery tidak mudah karena memang harus ekonomi baik dulu perlahan, baru mereka bisa kembali lagi ke posisi normal. Pendapatan kelompok miskin bertambah dan kelompok hampir miskin kembali ke posisi tersebut," katanya.
Baca Juga: Pemerintah cairkan dana bagi hasil (DBH) DKI Jakarta senilai Rp 2,58 triliun
Namun, Tauhid juga khawatir akan adanya peluang semakin panjangnya periode pemulihan pandemi. Bila pandemi tidak bisa selesai pada September nanti, maka menurut dia akan semakin terpuruk kondisi masyarakat miskin.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan racikan kebijakan yang tepat, khususnya dalam menyelamatkan kelompok miskin. Salah satunya, adalah dengan menambah anggaran khususnya untuk perlindungan sosial yang telah ditetapkan sebesar Rp 110 triliun.
"Paling tidak, jumlahnya sebesar program pemulihan ekonomi nasional yang Rp 150 triliun. Tapi sebaiknya lebih dari itu," tandasnya.
Baca Juga: Larangan mudik membuat KAI kehilangan sekitar 6,8 juta penumpang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
