Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang berminat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ada kabar baik.
Melansir Infopublik.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan 1.031.554 formasi PPPK bagi para pelamar tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024.
”Penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai. Pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sejumlah 1.031.554,” jelas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta pada Rabu (28/8/2024).
Dalam Raker tersebut Anas menjelaskan, berbagai transformasi strategis dalam RPP Manajemen ASN telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor. Transformasi strategis tersebut salah satunya dalam lingkup penyelesaian penataan tenaga non-ASN.
Anas menguraikan pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui tiga peraturan. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024.
Kedua, KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan. Ketiga, KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.
Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik.
Selanjutnya pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi:
1. Guru Lulus Tahun 2021 dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023.
2. Eks THK-II.
3. Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
4. Guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah.
5. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN (sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi PPPK. Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu,” jelas Anas.
Anas menyebut, dalam RPP Manajemen ASN diformulasikan transformasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian untuk memudahkan ASN.
TERBARU
