/2026/09/17/493258930.jpg "Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 49,78%, Kejar Target 97,48% di Akhir 2026")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi belanja mencapai Rp 5,13 triliun atau 49,78% dari pagu anggaran di luar Anggaran Biaya Tambahan (ABT) per 1 Oktober 2026. Kementerian masih perlu mengakselerasi penyerapan dalam tiga bulan terakhir untuk mengejar target realisasi sebesar 97,48% hingga akhir tahun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, realisasi anggaran meningkat dari sekitar 33% pada 1 September 2026 menjadi 49,78% pada 1 Oktober 2026. Sementara itu, jika pagu ABT untuk pembangunan hunian tetap (huntap) sekitar Rp 2,2 triliun turut diperhitungkan, realisasi anggaran tercatat sebesar 41,20%.
Didyk menyebut, capaian tersebut telah melampaui target realisasi anggaran per 1 Oktober 2026 sebesar 44,89%. Kementerian menargetkan realisasi anggaran mencapai 74,24% pada 1 November 2026 dan 82,54% pada 1 Desember 2026.
Baca Juga: Dana Rp 37 Triliun untuk KDMP Tersedia, Pencairan Tunggu Verifikasi dan Validasi
“Target kita 44,89%, alhamdulillah sudah tercapai 49,78%. Ini akselerasi dalam satu bulan yang luar biasa,” ujar Didyk dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Adapun total pagu anggaran Kementerian PKP mencapai Rp 12,527 triliun, termasuk ABT sebesar Rp 2,218 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera. Untuk mengejar target realisasi 97,48% pada akhir tahun, kementerian perlu mempercepat penyerapan anggaran pada Oktober.
“Ini yang perlu menjadi perjuangan kita, akselerasi sekitar 30%-an harus kita serap di bulan Oktober ini,” kata Didyk.
Berdasarkan program, realisasi dukungan manajemen telah mencapai 75,73%, sedangkan program perumahan dan kawasan permukiman tercatat 47,23%. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mencapai 47,65%.
Sementara itu, realisasi rumah susun mencapai 68,48% dan rumah khusus 17,31%. Adapun program penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) masih berada di kisaran 10%. Sejumlah kegiatan tersebut masih dalam tahap awal pelaksanaan kontrak.
Baca Juga: BPS Catat Inflasi September 2026 Naik Jadi 0,30%, Cermati Pemicunya
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, realisasi anggaran di direktoratnya mencapai 57,06% jika anggaran tambahan untuk huntap dikecualikan. Namun, jika anggaran huntap turut dihitung, realisasi tercatat sebesar 32,36%.
Fitrah menyebut, realisasi BSPS di bawah direktoratnya telah mencapai 60,60% atau senilai Rp 1,56 triliun. Sementara itu, realisasi keuangan penanganan kawasan kumuh masih 5,48%, sanitasi 7,89%, dan PSU 11,80%.
Menurut Fitrah, rendahnya realisasi keuangan PSU tidak sepenuhnya mencerminkan progres fisik pekerjaan. Sebagian kontraktor memilih tidak mengambil uang muka dan baru menerima pembayaran setelah pekerjaan selesai.
“Rata-rata PSU ini fisiknya lebih cepat, tetapi kontraktor pelaksana tidak mau mengambil uang muka,” ujar Fitrah dalam rapat evaluasi tersebut.
Ia menjelaskan, sebagian kontraktor baru menerima pembayaran setelah pekerjaan rampung sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat realisasi keuangan belum mencerminkan progres fisik pekerjaan yang telah berjalan.
“Mereka mengambil pas 100% setelah pekerjaan selesai sehingga realisasi keuangan tidak tercatat tinggi, padahal realisasi fisik sudah 35,63%,” kata Fitrah.
Di luar program reguler, percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera menjadi salah satu fokus Kementerian PKP menjelang akhir tahun. Dari pagu ABT sebesar sekitar Rp 2,2 triliun, realisasi anggaran huntap per 1 Oktober 2026 tercatat Rp 29,89 miliar atau 1,35%.
Kementerian menargetkan realisasi kumulatif anggaran huntap mencapai 95,07% pada 31 Desember 2026, setara sekitar Rp 2,109 triliun. Percepatan tersebut mencakup penyelesaian proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengendalian mutu, dan pengawasan di lapangan.
Kementerian PKP juga melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai sekitar Rp 26,69 triliun kepada 112.437 debitur. Pembiayaan tersebut mendukung renovasi dan pembelian rumah, pembangunan rumah untuk kegiatan usaha, serta pembiayaan pelaku usaha di sisi pasokan perumahan.
BRI mencatat penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp 12,53 triliun kepada 85.501 debitur. Sementara itu, BTN menyalurkan Rp 5,80 triliun kepada 8.743 debitur, sedangkan BNI menyalurkan Rp 2,42 triliun atau 89,97% dari target internal Rp 2,70 triliun.
Dalam upaya mempercepat penyaluran KUR Perumahan, sejumlah bank menyiapkan kegiatan sosialisasi hingga akhir tahun. BRI menargetkan penyaluran Rp 27 triliun, sedangkan BTN menargetkan Rp 10 triliun. Bank Mandiri memperkirakan penyaluran dapat mencapai Rp 2,87 triliun, atau sekitar 115% dari target Rp 2,5 triliun.
Kementerian PKP juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk membahas dukungan kebijakan moneter dan insentif bagi sektor perumahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
