Nasib proyek Kalibaru masih belum jelas

Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Edy Can

JAKARTA. Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) Hatta Rajasa tanggal 2 Januari 2012, yang menunjuk PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) sebagai pelaksana proyek terminal petikemas Kalibaru Utara, Tanjung Priok, rupanya belum bergigi.

PT Pelindo II hingga kini belum menerima surat resmi untuk penunjukan tersebut. Padahal, agar pelabuhan tersebut bisa beroperasi tahun 2014 seperti ditargetkan pemerintah, Pelindo II perlu segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Surat resmi tersebut penting bagi Pelindo untuk melangkah lebih lanjut. "Belum ada surat resmi dan kami juga belum melakukan persiapan apapun," kata Sekretaris Perusahaan Pelindo II, Rima Novianti, kemarin.

Pernyataan yang rada beda justru terlontar dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Leon Muhammad, proyek Kalibaru ini bukan satu kesatuan, melainkan terpisah. Antara pembangunan terminal petikemas serta pembangunan jembatan dan pengerukan.

Kementrian Perhubungan (Kemhub) sendiri sudah mengajukan dana sebesar Rp 3 triliun untuk proyek jembatan dan pengerukan ini. "Sampai saat ini permintaan kami belum ada jawaban. Kalau dana sudah ada berlanjut ke tender," kata Leon.

Seandainya nantinya Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan dana tidak ada, maka tim asistensi yang terdiri dari Menteri Perhubungan, Menko Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan kembali mencari jalan keluar. "Bentuknya bisa berupa peraturan presiden yang menunjuk langsung BUMN tertentu," ujarnya.

Leon sendiri belum bisa memberi keterangan soal pernyataan Hatta Rajasa yang menunjuk Pelindo II untuk proyek Kalibaru. "Saya belum bisa memberi jawaban. Karena harus bersifat kolektif lembaga," ujarnya.

Yang jelas, hingga saat ini pihak Kemhub juga belum menerima surat dari Menko Perekonomian tentang penunjukan Pelindo II. Bisa jadi, itu pulalah yang menyebabkan Kemhub untuk tetap menenderkan pekerjaan proyek besar tersebut.

Swasta kecewa

Pelindo II sendiri merupakan salah satu dari lima konsorsium yang lolos tahap pra-kualifikasi proyek Kalibaru, selain konsorsium PT Pela-buhan Socah Madura dan PSA SE Asia, konsorsium PT Pelabuhan Indonesia I beserta International Container Terminal Services, dan PT Sinar Rajawali Cemerlang, konsorsium PT Hutchison Port Indonesia berserta PT Brilliant Permata Negara, PT Salam Pacific Indonesia Lines dan Cosco Pacific Ltd, dan konsorsium 4848 Global System, Mitsui & Co Ltd, Evergreen yang menggandeng PT Nusantara Infrastruktur.

Sebelumnya, R.J. Lino, Direktur Utama Pelindo II, pernah menyatakan bahwa pihaknya sangat yakin bisa melaksanakan pembangunan proyek Kalibaru. Tak cuma pembangunan terminal saja tapi juga jembatan penghubung. Sejauh ini, Pelindo II sudah mendapat kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp 11 triliun. Dana itu rencananya untuk pembangunan terminal peti kemas sebesar Rp 5,2 triliun, jalan dan jembatan Rp 2,15 triliun, pemecah gelombang Rp 1,97 triliun, serta pengerukan alur Rp 1,07 triliun.

Rencananya, Pelindo II juga akan menggandeng mitra strategis, salah satunya adalah Maersk Line.

Pihak Pelindo II sangat yakin akan ditunjuk sebagai pelaksana proyek Kalibaru. Terlebih, Pelindo diberi hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai penilaian dalam lelang. Kompensasi ini dituangkan di Surat Menteri Perhubungan RI No.4L.106/2/14 Phb-2011 tertanggal 13 Juni 2011.

Para peserta tender yang lain jelas menyayangkan ketidakjelasan keputusan proyek senilai lebih dari Rp 11 triliun ini. Bernardus Djonoputro, Managing Director PT Nusantara Infrastruktur Tbk, menyatakan proyek Kalibaru bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan sehatnya iklim investasi. "Proyek ini menjadi salah satu barometer bagi investor asing untuk menilai prospek investasi di Indonesia," ujarnya.

Ketidakjelasan sikap pemerintah tentu merupakan langkah mundur dalam strategi percepatan pembangunan infrastruktur. "Apalagi kalau pemerintah memutuskan untuk meniadakan tender, akan menjadi preseden buruk," tambahnya. Ia juga menganggap pernyataan pihak Kemhub bahwa penawaran proyek harus dipisah adalah hal yang keliru. Justru pengerjaan proyek harus secara terintegrasi oleh satu pihak.

Boy Tohir, Direktur Utama Brilliant Permata Negara, menyatakan pesimistis proyek Kalibaru bisa berjalan dengan baik tanpa melibatkan pihak swasta. "Ini jelas jadi preseden buruk mengingat Indonesia sudah masuk radar investasi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News