Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi VI DPR meminta pemerintah meningkatkan setoran pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2011. Parlemen meminta, pendapatan pajak tersebut naik Rp 1 triliun dari usulan sementara pemerintah.
Komisi VI DPR berharap, peningkatan pajak tersebut bisa mendongkrak penerimaan negara dari setoran dividen. Asal tahu saja, pemerintah mengusulkan setoran dividen 2011 hanya Rp 26,5 triliun. Target tersebut lebih kecil dari tahun ini yang mencapai Rp 29,5 triliun.
Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyadari, pemerintah tidak bisa terlalu banyak mengambil dividen dari perusahaan BUMN. Sebab, perusahaan itu juga membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. "Tapi, kami juga tidak mau, penerimaan negara makin menurun," terang Airlangga, Rabu (29/9).
Makanya, agar negara dan perusahaan sama-sama untung, Komisi VI DPR meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari pajak perusahaan BUMN. "Bila targetnya dinaikkan, direksi juga akan memacu perusahaan agar mendapatkan laba yang lebih tinggi," jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan, usulan ini sudah menjadi keputusan Komisi VI DPR. Dia mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Kementerian BUMN. "Nanti, akan diputuskan pada rapat kerja bulan Oktober ini," kata Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News