kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,20   -16,32   -1.74%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah akan rehabilitasi irigasi di 4.000 desa


Jumat, 28 Juni 2013 / 18:40 WIB
Pemerintah akan rehabilitasi irigasi di 4.000 desa
ILUSTRASI. Work from Bali masih menjadi tren masa kini yang banyak diikuti oleh nomad, freelancer, dan pekerja remote dengan mendatangi coffee shop enak dan nyaman yang ada di Bali.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp 6 triliun untuk melaksanakan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Salah satunya adalah program yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Pihaknya mendapat alokasi anggaran Rp 2 triliun dalam program P4 Infrastruktur ini.

"Untuk sumber daya air irigasi kecil itu Rp 801 miliar dari Rp 2 triliun," kata Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Eko Subekti, Kamis (27/6).

Selain untuk irigasi kecil, anggaran Rp 2 triliun itu didalamnyajuga mencakup dana untuk penyediaan air baku dan pengamanan pantai masing-masing Rp 899 miliar dan Rp 299 miliar.

Khusus untuk irigasi kecil, Eko menuturkan bahwa nantinya anggaran itu digunakan untuk merehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Hal yang menarik menurutnya adalah proses pembangunannya dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta hasil verifikasi tim teknis.

Alokasi dana irigasi kecil ini diperkirakan Rp 178 juta per desa untuk sekitar 4.000 desa. Eko mengungkapkan, untuk tahap persiapan, antaara lain dilakukan survey rehabilitasi serta detailed engineering design (DED) dan verifikasi usulan rehabilitasi irigasi kecil pada desa penerima bantuan sosial.

Verifikasi ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya overlapping dengan program rehabilitasi irigasi kecil yang juga dibiayai oleh keuangan daerah atau APBD dan juga Kementerian Pertanian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×