Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Anggaran yang diajukan Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) sebagian besar dipangkas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meskipun demikian, pemerintah tidak keberatan atas pemotongan anggaran tersebut. Sebab, anggaran subsidi BBM dan kompensasi yang dipangkas bisa dialihkan ke dana pembangunan infrastruktur.
“Tak masalah Badan Anggaran (Banggar) DPR memotong sebagian anggaran subsidi energi dan dana kompensasi. Kami tetap menyambut baik keputusan itu,” ujar Firmanzah, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah ketika dihubungi KONTAN, Jumat (14/6).
Berdasarkan hasil pembahasan RAPBN-P, DPR memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji dan bahan bakar nabati (BBN) menjadi Rp 199,850 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 209,915 yang diajukan pemerintah.
Para politisi di Senayan juga memangkas anggaran untuk alokasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menjadi Rp 9,3 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 11,625 triliun atau lebih hemat Rp 2,3 triliun.
Tapi, untuk dana tambahan kompensasi beras rakyat miskin (Raskin) tidak mengalami perubahan yakni Rp 4,3 triliun, Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 0,7 triliun.
Firmanzah bilang, dengan adanya realokasi anggaran, pemerintah memiliki dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, penyediaan dan ketersediaan air bersih di pedesaan. Pemerintah menilai, kebutuhan infrastruktur dasar sangat dibutuhkan masyarakat miskin di pedesaan untuk perbaikan kualitas hidup.
Pemerintah menyadari, setelah harga BBM naik, inflasi pasti ikut terkerek. Karena itu, dana kompensasi yang diberikan bisa membantu masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli mereka dipasar domestik. Jadi meskipun harga-harga kebutuhan melonjak, masyarat miskin diklaim tetap mampu menyesuaikan daya beli.
Menurut Firmanzah, di sejumlah negara, mekanisme bantuan langsung sementara juga dilakukan ketika penyesuaian harga BBM dilakukan. Indonesia pun juga pernah melakukan hal yang sama pada 2008 lalu, dan terbukti sangat membantu masyarakat miskin dan hampir miskin dalam menyesuaikan kebutuhan hidup.
Selain program perlindungan masyarakat, imbuh Guru besar ekonomi UI itu, program pengentasan kemiskinan juga terus berjalan melalui beberapa program kluster. Yakni, penyediaan kredit usaha rakyat (KUR), PNP Mandiri, Raskin, penyediaan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, penyediaan air bersih, dan sejumlah program pemberdayaan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
