IMF: Indonesia Bisa Naikkan Investasi Publik Tanpa Langgar Batas Defisit 3%

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Laporan terbaru International Monetary Fund (IMF) menyebut Indonesia tetap dapat meningkatkan investasi publik tanpa melanggar batas defisit anggaran 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), selama langkah tersebut dibarengi dengan mobilisasi penerimaan negara.

Dalam Selected Issues Paper bertajuk “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”, IMF menilai peningkatan investasi publik merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong Indonesia mencapai target negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, ekspansi belanja tersebut tetap harus dijalankan secara hati-hati agar disiplin fiskal terjaga.

IMF mensimulasikan skenario kenaikan investasi publik secara bertahap sebesar 0,25% hingga 1% PDB dalam kurun 20 tahun ke depan.

Pada tahap awal, peningkatan belanja dibiayai melalui defisit. Namun dalam jangka menengah, pemerintah diasumsikan melakukan mobilisasi penerimaan negara, antara lain melalui kenaikan bertahap pajak penghasilan (PPh) karyawan.

"Awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit anggaran. Namun, seiring waktu, pajak penghasilan (PPh) karyawan secara bertahap ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiyaan defisit," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Minggu (15/2).

Dengan skema tersebut, tambahan penerimaan diperkirakan mencapai sekitar 0,3% PDB. Hasilnya, defisit fiskal tetap berada di bawah ambang batas 3% PDB.

IMF menilai, hal ini menunjukkan ruang fiskal masih cukup tersedia untuk mendukung belanja prioritas, sepanjang diimbangi reformasi perpajakan dan penguatan penerimaan domestik.

Secara jangka menengah, peningkatan investasi publik diperkirakan mendorong PDB riil sekitar 0,7% dalam lima tahun. Dalam jangka panjang (20 tahun), dampaknya bisa mencapai sekitar 3% dibandingkan skenario tanpa tambahan investasi.

Multiplier investasi publik dalam simulasi model struktural IMF (Global Integrated Monetary and Fiscal Model atau GIMF) diperkirakan mencapai sekitar dua dalam jangka panjang.

Bahkan, jika efisiensi belanja publik ditingkatkan secara permanen, multiplier dapat meningkat hingga 2,6.

Artinya, setiap tambahan belanja publik akan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar apabila tata kelola proyek, perencanaan, dan pelaksanaan investasi diperbaiki.

IMF menekankan bahwa peningkatan investasi publik harus dibarengi perbaikan manajemen investasi publik (public investment management). Ini mencakup seleksi proyek yang ketat, evaluasi manfaat ekonomi, pengawasan pelaksanaan, serta penguatan kerangka penganggaran multi-tahun.

Tanpa peningkatan efisiensi, dampak jangka pendek investasi publik dinilai relatif moderat, dengan multiplier sekitar 0,5. Namun jika kesenjangan efisiensi dipersempit mendekati level negara maju, dampak ekonominya akan jauh lebih besar.

Meski investasi publik dinilai mampu menutup sekitar sepertiga kesenjangan menuju status negara berpendapatan tinggi, IMF menegaskan kebijakan fiskal saja tidak cukup.

Diperlukan reformasi struktural yang lebih luas, termasuk peningkatan produktivitas, pembangunan sumber daya manusia, serta perbaikan iklim usaha agar target Visi Emas 2045 dapat tercapai secara berkelanjutan.