NASIONAL
Berita
DPR tunda pengesahan UU Administrasi Kependudukan

RUU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DPR tunda pengesahan UU Administrasi Kependudukan


Telah dibaca sebanyak 631 kali
DPR tunda pengesahan UU Administrasi Kependudukan

JAKARTA. Komisi II DPR RI hari ini (11/7) menunda pengesahan revisi UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, masih ada sinkronisasi yang harus dilakukan sebelum membawa beleid tersebut ke tahap pengambilan keputusan tingkat II atau paripurna DPR.

"Ada sinkronisasi yang harus dilakukan terutama menyangkut rumusan pasal dari pemerintah. Sejauh ini penundaan untuk memparipurnakan, bukan karena kendala yang berarti," kata Arif saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/7).

Penundaan itu sempat diumumkan dan dimintakan persetujuan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun, lantaran tidak mendapat persetujuan seluruh anggota, maka pengesahan beleid tersebut ditunda hingga masa sidang mendatang.

Arif sendiri memastikan, pada pekan pertama masa sidang selanjutnya atau sekitar pertengahan Agustus, pengesahan UU Administrasi Kependudukan akan dilakukan.

Politisi PDI Perjuangan itu meyakini revisi UU Administrasi Kependudukan akan membawa banyak kemudahan bagi masyarakat. Pertama, masyarakat tak perlu lagi dipusingkan dengan perpanjangan KTP selama 5 tahun sekali karena aturan yang baru memberlakukan KTP seumur hidup.

Masyarakat baru akan melakukan penggantian, jika KTP tersebut rusak atau hilang. Arif bilang, secara otomatis hal itu akan mengurangi anggaran Kemendagri. "Dengan berlaku seumur hidup maka negara akan melakukan penghematan kurang lebih Rp 1 triliun," imbuhnya.

Kedua, biaya pengurusan administrasi seperti KTP, KK dan surat pindah pun diatur gratis. Bahkan kalau ada yang menerapkan pungutan liar yang bersangkutan akan mendapat sanksi pidana dan denda.

Ketiga UU Administrasi Kependudukan yang baru juga menjamin pelayanan ke masyarakat dengan memberikan pelayanan langsung ke desa-desa.

 

Editor: Dikky Setiawan
Telah dibaca sebanyak 631 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Risiko berbeda, premi tiap daerah seharusnya berbeda juga

    +

    Dalam uji coba pertama, Jasindo mengkover 600 hektare (ha) lahan dengan biaya premi Rp 100 juta.

    Baca lebih detail..

  • Agar sukses, perlu insentif bagi penyuluh lapangan

    +

    Program asuransi pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi petani dari efek perubahan iklim. Hanya saja masih banyak kekurangan yang ditemui, seperti kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi penyuluh pertanian lapa

    Baca lebih detail..