Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Berita mengenai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada awal tahun ini terbilang tancap gas merealisasikan belanjanya bak angin segar bagi perekonomian Indonesia. Catatan Kompas.com menunjukkan, pada Senin (4/1/2016), Kementerian Pertanian merealisasikan kontrak belanja Rp 34,6 triliun. Angka itu, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setara dengan 14,6 persen dari total anggaran belanja Kementan 2016.
Di dalam salah satu bagian dari kontrak itu, Kementan mencanangkan penyediaan sekitar 100.000 alat dan mesin pertanian (alsintan) pada 2016. Kontrak awal alsintan prapanen dan pascapanen padi mencapai Rp 368,3 miliar yang terdiri dari 12 kontrak. Alsintan terdiri dari berbagai jenis mulai dari mesin traktor tangan hingga mesin besar untuk memanen padi.
Selang dua hari setelah Kementan atau tepatnya pada Rabu (6/1/2016), giliran Kementerian PUPR meneken kontrak 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,81 triliun. Proyek-proyek itu ada di lima lokasi berbeda yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Kementerian PUPR mencatatkan total belanja modal tahun ini di angka Rp 81,24 triliun. Sementara, total pagu kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono itu besarnya Rp 104,08 triliun.
Katalog belanja pemerintah
Mayoritas khalayak, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, di Tanah Air pastinya mengangguk setuju bahwa belanja pemerintah menjadi perangsang berputarnya roda perekonomian nasional kian cepat. Apalagi, bila pemerintah, seperti sekarang ini, mempercepat proses belanja tersebut justru di tanggal dan bulan awal tahun berjalan. Bisa dibayangkan, banyak sektor usaha di masyarakat pun akan terkena imbas percepatan itu. "Iya memang begitu, semua kena," kata Mardiyah yang bersama suaminya, Dicky Roswy mengelola usaha Omah Mukena Batik Colet khas Pekalongan sejak 1997.
Ihwal belanja pemerintah, Presiden Direktur PT Nozomi Otomotif Indonesia (Nozomi) Leo Zahar punya catatan tersendiri. Belajar dari pengalaman pada 2015, Leo ingin agar pada 2016 ini, tidak ada lagi penundaan realisasi belanja negara.
Lebih lanjut, Leo mengisahkan pengalamannya terkait belanja pemerintah. Di masa yang sarat dengan komunikasi Digital, pemerintah sejak dua tahun silam, 2014, memang sudah mengawali dan kian memaksimalisasikan sistem elektronik mulai dari penganggaran (budgeting) dan katalog belanja (e-catalogue). Singkatnya, kata Leo, pemerintah tinggal membuka laman katalog belanja kemudian mengeklik item barang-barang apa saja yang akan dibeli. Bagi produsen, bisa dibilang, e-catalogue adalah cara gampang mengalap berkah dari belanja pemerintah. "Praktis memang," tutur Leo.
Sejatinya, untuk urusan belanja dan pengadaan barang, pemerintah sudah memiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada laman lembaga tersebut, lkpp.go.id, tersedia banyak daftar produk belanja yang bisa dipilih pemerintah. Daftar itu terbilang komplet lantaran ada pencantuman harga dan spesifikasi barang. Di situ pun, termaktub pula daftar alsintan.
Masih menurut Leo, sejak 2014, Nozomi yang memproduksi sepeda motor beroda tiga, sudah bergabung di katalog belanja pemerintah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tatkala ingin masuk ke daftar itu. "Izin, legal, dan pembayaran pajak harus lengkap," kata Leo.
Selain itu, yang juga mesti menjadi perhatian adalah foto dan spesifikasi produk. Dua hal itu harus rinci untuk setiap tipe produk. Hal lain seperti warna produk juga harus disediakan oleh produsen. "Pokoknya harus lengkap karena nanti akan diperiksa (diverifikasi) oleh LKPP," ujar Leo sembari menambahkan bahwa Nozomi memunyai empat varian kapasitas mesin yakni 110 cc, 150 cc, 200 cc, dan 250 cc.
Sementara itu, untuk soal harga, LKPP menentukan syarat bahwa harga satuan produk harus lebih murah dari harga eceran di pasar. "Selisihnya antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta," kata Leo.
Leo mengaku, kelengkapan data menjadi salah satu pemicu cepatnya produk Nozomi masuk dalam daftar katalog belanja LKPP. "Cuma beberapa bulan sejak mendaftar, kami sudah masuk," katanya.
Selama waktu berjalan, kesempatan masuk dalam katalog belanja LKPP, bagi Leo, membuahkan berkah. Setidaknya, ada peningkatan omzet hingga 50 persen. "Kami pun menjadi salah satu yang dipilih (untuk belanja pemerintah)," ujar Leo sambil berharap pihaknya bakal dilirik Kementan pula di katalog belanja pemerintah.
Dikutip dari laman nozomi.co.id, berpartisipasi di Indonesia sejak 2003, Nozomi awalnya mengembangkan sepeda motor roda dua. Pada 2009, Nozomi mulai mengembangkan sepeda motor roda tiga untuk kendaraan angkut niaga.
Pada September 2009, Nozomi juga memulai penelitian dan pengembangan traktor multipel dengan empat penggerak roda (4WD Multiple Tractor). Traktor jenis ini digunakan untuk kendaraan angkutan, khususnya di pertanian dan perkebunan. Pabrik perakitan 4WD Multiple Tractor ada di Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten. Sementara, sepanjang 2016, target penjualan Nozomi berada di angka 10.000 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
