kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.560.000   15.000   0,59%
  • USD/IDR 18.099   9,00   0,05%
  • IDX 5.126   51,96   1,02%
  • KOMPAS100 661   8,17   1,25%
  • LQ45 527   4,67   0,89%
  • ISSI 165   1,16   0,70%
  • IDX30 297   2,31   0,79%
  • IDXHIDIV20 402   2,50   0,62%
  • IDX80 76   0,83   1,10%
  • IDXV30 110   1,04   0,95%
  • IDXQ30 100   0,54   0,54%

WNI belum laporkan asetnya, bisa dilakukan pemeriksaan


Kamis, 14 Maret 2019 / 19:39 WIB


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat masih ada ribuan aset warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT).

Angka itu berdasarkan hasil pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) tahun 2018.

Berdasarkan data hingga 11 Maret 2019, Dirjen Pajak telah mengirimkan informasi keuangan ke 54 negara dan telah menerima informasi keuangan dari 66 negara. Hasilnya, nilai aset yang diterima mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun.

Ajib Hamdani Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center mengatakan, dari sisi wajib pajak, harus ada kesadaran tentang pelaporan yang benar. Sementara dari sisi petugas pajak, harus membuat instrumen pengukur tax compliance yang efektif.

Selanjutnya membuat law enforcement terhadap wajib pajak tidak patuh, sehingga memberikan keadilan buat wajib pajak lain yang patuh.

"Law enforcement ini misalnya dengan melakukan proses pemeriksaan," kata Ajib kepada Kontan.co.id, Kamis (14/3).

Meski begitu, ia juga menilai, Ditjen Pajak juga bisa melakukan himbauan terjadap wajib pajak yang belum melaporkan hartanya tersebut.

"Kalau himbauan untuk selanjutnya mengharapkan kesadaran wajib pajak. Kalau mekanisme pemeriksaan lebih mempunyai daya dorong untuk kepatuhannya," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×