kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.503.000   7.000   0,47%
  • USD/IDR 15.489   45,00   0,29%
  • IDX 7.736   0,93   0,01%
  • KOMPAS100 1.201   -0,35   -0,03%
  • LQ45 958   -0,50   -0,05%
  • ISSI 233   0,21   0,09%
  • IDX30 492   -0,18   -0,04%
  • IDXHIDIV20 591   0,64   0,11%
  • IDX80 137   0,04   0,03%
  • IDXV30 143   0,27   0,19%
  • IDXQ30 164   0,00   0,00%

Walhi Sebut Pemerintah Kurang Serius Atasi Persoalan Karhutla, Ini Alasannya


Senin, 21 Agustus 2023 / 20:24 WIB
Walhi Sebut Pemerintah Kurang Serius Atasi Persoalan Karhutla, Ini Alasannya
ILUSTRASI. Api membakar hutan dan lahan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Titik panas terus meningkat di Kalimantan menyebabkan persoalan Kebakarahan Ketuan dan Lahan (Karhutla). Terakhir, kembali 66 titik panas yang ada di Kalimantan Timur.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ully Artha Siagian menilai, pemerintah kurang serius dalam mengatasi Karhutla.

"Walhi melihat kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejadian yang terjadi akibat akumulasi salah urusnya pemerintah dalam konteks perlindungan pengelolaan sumber kehidupan SDA, khususya gambut dan hutan," jelas Ully pada Kontan.co.id, Senin (21/8).

Baca Juga: Ada Titik Panas di Kawasan IKN, Walhi: Bisa Jadi Pertimbangan Soal Pindah Ibukota

Walhi mencatat ada sebanyak 900 perusahaan saat ini yang beroperasi di dalam dua ekosistem gambut dan ekosistem hutan.

Namun sayangnya, menurut dia pengawasan terkait kegiatan usaha dalam kawasan hutan tak pernah menjadi persoalan yang krusial bagi pemerintah.

Dampaknya, banyak ekosistem yang rusak dan tidak mendapatkan perbaikan tanggung jawab dari perusahaan.

"Tahun ke tahun kita ngomongin karhutla wilayah konsesi ini menjadi wilayah yang rentan kebakaran bahkan di beebrapa wilayah seperti Riau dan Kalimantan setiap karhutla terjadi pasti berada di titik itu terus," jelas Ully.

Untuk itu, Walhi memintah pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari perizinan hingga pelaksanaan.

Baca Juga: Antisipasi El-Nino, Pemerintah Siapkan Ngawi Sebagai Daerah Penyangga Padi

Walhi juga meminta pemerintah menempatkan indikator lingkungan menjadi basis utama dalam peroses evaluasi.

Kedua, dalam konteks penegakaan hukum, pemerintah diminta lebih tegas terkait isu karhutla. Memberikan kebijakan korektif terkait penetapan sangsi yang memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyebabkan karhutla.

"Mereka juga harus di tagihkan untuk penanganan kebakaran lahan, jangan penanganan karhutla di bebankan anggaran negara yang lagi lagi  dibebankan adalah masyrakat," jelas Ully.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Balikpapan mendeteksi 66 titik panas di Kalimantan Timur.

Baca Juga: El Nino Berdampak pada Berkurangnya Curah Hujan, Kapan Musim Kemarau 2023 Datang?

Temuan 66 titik panas sepanjang Jumat (18/8) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA.

Titik panas ini tersebar di enam kabupaten yaitu Paser 6 titik, Kutai Barat 3 titik, Kutai Timur 21 titik, Kutai Kartanegara 27 titik, Berau 1 titik, dan Kabupaten Mahakam Ulu 8 titik. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Penerapan Etika Dalam Penagihan Kredit Macet Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK

[X]
×