kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Wakil Menteri Pertanian AS: Fasilitas GSP merupakan hak istimewa


Rabu, 18 Juli 2018 / 20:05 WIB
Wakil Menteri Pertanian AS: Fasilitas GSP merupakan hak istimewa
Konsultan Agrikultur Kedubes AS Chris Rittgers dan Wakil Menteri Pertanian AS Ted McKinney


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertanian Amerika Serikat (AS) Ted McKinney menjelaskan pemberian fasilitas Generalized System Preference (GSP) AS terhadap Indonesia merupakan hak istimewa yang diberikan untuk meningkatkan perdagangan antar negara.

Mckinney menjelaskan GSP diciptakan untuk negara target yang ingin AS angkat sebagai partner dagang. Kemudian syarat yang diterapkan adalah konsep fair trade, tidak ada pembatasan, tidak ada favoritisme dan berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurutnya, kajian yang diberikan kepada Indonesia kali ini sesungguhnya bersifat periodik dan kepada seluruh negara mitra. Kajiannya terkait praktik yang baik dan perilaku adil (good practice and fair behavior). Kemudian tak hanya kepada Indonesia, kajian GSP ini juga diberikan kepada seluruh negara yang bermitra.

"GSP diciptakan untuk mengangkat negara mitra, Indonesia salah satu yang sangat penting, saya pikir (Indonesia) adalah negara kedua terbesar yang mendapat pendanaan tersebut," kata McKinney, Rabu (18/7).

Namun, ia mengaku tidak terlibat banyak dalam dialog terkait hal tersebut. Ia juga menolak berkomentar lebih panjang dan menyatakan relevansi topik tersebut harus dibicarakan kepada pihak United State Trade Representative (USTR) sebagai penggagas kajian dan pemberian hak tersebut.

Kedatangan McKinney ke Indonesia pada periode ini merupakan bagian dari misi dagang pemerintah AS dalam mengenalkan produk pertanian negara tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak berkaitan dengan GSP.

Ia juga menambahkan, misi dagangnya tidak hanya mengenai membuka peluang ekspor pengusaha AS ke Indonesia, tapi juga membuka peluang perusahaan Indonesia untuk menyediakan komoditas dagang ke AS.

Di sisi lain, Konsultan Agrikultur Kedutaan Besar AS di Indonesia Chris Rittgers menyebutkan, kondisi neraca dagang AS terhadap Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 3 miliar. AS tercatat mengimpor barang senilai US$ 3 miliar ke Indonesia, dan Indonesia mengekspor US$ 6 miliar sebagai gantinya. Karena itu, Pemerintah AS sangat ingin meningkatkan ekspornya ke Indonesia.

Kemudian terkait GSP, AS menginginkan adanya pertimbangan pada aturan impor Indonesia pada sejumlah komoditas tertentu. "Terutama pada apel, jeruk dan kentang," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×