Wacana Tunda Restitusi Pajak, Pengusaha Ingatkan Ada Risiko ke Iklim Investasi

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dunia usaha meminta pemerintah menjaga kepastian kebijakan di tengah tekanan ekonomi global yang masih bergejolak. 

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, pelaku usaha menilai stabilitas regulasi menjadi faktor penting untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan para pengusaha yang tergabung dalam organisasi tersebut mendukung berbagai program pemerintah, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja. 

Baca Juga: Prabowo Bakal Lantik Hakim MK hingga Anggota Ombudsman Hari Ini (10/4)

Namun menurutnya, program tersebut hanya dapat berjalan optimal jika dunia usaha mendapatkan ketenangan dan kepastian dalam berusaha.

"Para pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha," ujar Saleh dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Pernyataan tersebut merupakan respons dunia usaha terhadap pandangan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, yang sebelumnya menyampaikan wacana penundaan restitusi pajak sebagai salah satu langkah meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Saleh, dalam situasi global yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik, dunia usaha saat ini sedang berjuang menjaga keberlangsungan operasionalnya. 

Bahkan, mempertahankan tenaga kerja yang ada dinilai sudah menjadi tantangan besar, apalagi membuka lapangan kerja baru.

Karena itu, pelaku usaha membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi, khususnya di sektor manufaktur yang menyerap jutaan tenaga kerja.

"Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta juta tenaga kerja," imbuh Saleh.

Baca Juga: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dimatangkan, Ini Isu Krusialnya

Ia menegaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan ataupun penghentian restitusi, lanjutnya, berpotensi menimbulkan polemik baru dan memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

"Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Saleh mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini tidak berada dalam situasi normal. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi, perlu bersinergi menghadapi tekanan global yang berdampak langsung pada perekonomian domestik.

Sebelumnya, Misbakhun menyatakan penundaan restitusi pajak berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 500 triliun dan dapat menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global. 

Namun bagi dunia usaha, stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha dinilai jauh lebih penting untuk menjaga kepercayaan investor serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.

"Jangan sampai pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru," pungkas Saleh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News