Pelemahan Rupiah Dianggap Wajar Akibat Pergeseran Paradigma Ekonomi Pancasila

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pelemahan rupiah hingga ke titik terendah dalam sejarah. Keluarnya dana asing dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi 5,5% menjadi ujian kredibilitas ekonomi Indonesia. Pakar ekonomi menyatakan pelemahan ini wajar terjadi karena pemerintah tengah menjalani transformasi besar menuju negara pembangunan.

Perekonomian Indonesia saat ini dinilai sedang menghadapi ujian kredibilitas yang cukup berat. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan domestik, sorotan lembaga pemeringkat internasional, hingga keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan.

Rupiah di pasar spot kembali melemah pada perdagangan Kamis (11/6/2026). Pukul 09.06 WIB, rupiah spot ada di level Rp 17.958 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,07% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 17.944 per dolar AS.

Pekan sebelumnya, rupiah sempat berada di atas Rp 18.000 per dollar AS yang merupakan nilai tukar terendah dalam sejarah bangsa.

Menurut Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, situasi tersebut bukan semata-mata mencerminkan pelemahan ekonomi, melainkan konsekuensi dari perubahan besar yang sedang dijalankan pemerintah.

Yossi menyebut, pemerintah saat ini sedang melakukan pergeseran paradigma ekonomi dari model yang bertumpu pada stabilitas makroekonomi dan mekanisme pasar menuju model Negara Pembangunan (Developmental State) yang lebih aktif melibatkan negara.

Agenda besar seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pembentukan Danantara, hingga pembenahan tata niaga komoditas strategis menjadi bagian dari transformasi tersebut.

“Visi ini patut diapresiasi. Banyak negara berkembang membutuhkan intervensi negara yang kuat untuk mendorong transformasi struktural. Mekanisme pasar sering kali terlalu lambat untuk mengatasi kemiskinan struktural, stunting, maupun percepatan hilirisasi,” ujar Yossi.

Pasar Sedang Menguji Kepastian Transisi

Menurut Yossi, gejolak yang terjadi saat ini dapat dipahami melalui Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory). Setiap perubahan besar dalam tata kelola ekonomi akan mengganggu keseimbangan lama dan memunculkan ketidakpastian baru yang kemudian direspons oleh pelaku pasar.

“Pasar bereaksi karena agenda baru ini menggeser ekuilibrium lama dan memaksa mereka menghitung ulang risiko. Yang sedang diuji bukan niat baik pemerintah, melainkan kemampuan mengelola masa transisi dengan kepastian,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa keraguan pasar terhadap arah fiskal maupun tata kelola program strategis dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pelemahan rupiah, suku bunga yang lebih tinggi, dan menyempitnya ruang fiskal pemerintah.

Tonton: Review Lengkap Maxus MIFA 9 EV, MPV Listrik Premium Paling Lega

Ekonomi Pancasila Harus Menjadi Panduan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Yossi menyebut prinsip Ekonomi Pancasila perlu diterapkan secara konkret dalam kebijakan ekonomi modern. Mengacu pada pemikiran Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, negara memiliki kewajiban hadir ketika mekanisme pasar gagal menghadirkan keadilan sosial.

“Ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dalam konteks MBG, misalnya, program tersebut memang sesuai dengan mandat konstitusi karena berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Namun implementasinya harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Tonton: BBM Non-Subsidi Melonjak! Harga Pertamax Naik Rp 3.950 per Liter

Koperasi Merah Putih dan Danantara Harus Dikelola Transparan

Yossi juga menyoroti pentingnya tata kelola pada berbagai program strategis pemerintah. Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator produksi yang mampu menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Danantara dan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) perlu berfokus pada peningkatan nilai tambah, perbaikan rantai pasok, serta pembenahan tata niaga komoditas strategis secara transparan.

Intervensi negara memiliki dasar ekonomi yang kuat, terutama untuk menutup celah under-invoicing, meningkatkan penerimaan negara, dan memastikan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Namun, kebijakan tersebut harus memberikan kepastian usaha dan tidak menambah ketidakpastian baru bagi pelaku ekonomi.

Tiga Kredibilitas yang Harus Dijaga Pemerintah

GREAT Institute menyarankan pemerintah perlu menjaga tiga pilar kredibilitas secara bersamaan.

Pertama, kredibilitas fiskal dengan memastikan setiap program besar memiliki sumber pembiayaan yang jelas, prioritas yang terukur, dan batas risiko yang terkendali.

Kedua, kredibilitas kelembagaan melalui tata kelola yang transparan, indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi yang terbuka, serta pengawasan yang efektif.

Berbagai keraguan publik terkait pengelolaan program strategis, termasuk dugaan penyimpangan anggaran, perlu dijawab melalui investigasi independen dan berbasis fakta.

Ketiga, kredibilitas makroekonomi dengan menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi kebijakan fiskal serta moneter tanpa mengaburkan peran masing-masing lembaga.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program tersebut dapat dibiayai secara berkelanjutan,” ujar Yossi.

Tonton: Prabowo Siapkan Rp1.896 Triliun! Ini Daftar Program Raksasa 2027

Kualitas Implementasi Jadi Penentu

Menurut GREAT Institute, ketegangan antara agenda pembangunan nasional dan dinamika pasar global merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara kepentingan rakyat atau pasar, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Ekonomi Pancasila akan diukur dari kemampuannya menciptakan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.