/2026/07/27/984456490.jpg "Usai Mundurnya Gubernur BI, Ini Tantangan yang Dihadapi Dewan Gubernur")
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru dalam dinamika kebijakan moneter Indonesia. Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior yang kini menjadi Pejabat Gubernur Sementara BI beserta Dewan Gubernur yang tersisa bakal menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan sekadar menjaga keberlangsungan roda organisasi.
Perdana Wahyu Santosa Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute menyatakan penunjukan Pejabat Gubernur Sementara BI memang memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Namun ada tantangan besar yang harus dihadapi.
Pasar keuangan, terutama investor portofolio asing, merupakan pihak yang sangat sensitif terhadap isu independensi bank sentral (central bank independence). Dalam beberapa bulan terakhir, kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia dan aksi jual bersih (net outflows) di pasar keuangan domestik menjadi sinyal bahwa pelaku pasar tengah mencermati ketahanan fiskal dan kredibilitas kebijakan moneter Indonesia.
Dalam konteks tersebut, pengunduran diri Perry Warjiyo berpotensi memunculkan beragam persepsi di pasar. "Apabila langkah tersebut dibaca sebagai bentuk intervensi politik terhadap Bank Indonesia, risiko yang dihadapi tidak hanya berupa pelemahan nilai tukar rupiah. Yang lebih berbahaya adalah tergerusnya kredibilitas institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen," ungkap Perdana dalam keterangan resmi, Senin 27 Juli 2026.
Padahal, kredibilitas merupakan modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI akan kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, hingga mengarahkan perilaku pelaku pasar keuangan.
Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga, melakukan intervensi di pasar valas, maupun mengoptimalkan bauran kebijakan moneter. Namun, apabila pasar tidak lagi percaya terhadap independensi dan konsistensi kebijakannya, efektivitas seluruh instrumen tersebut akan semakin terbatas.
Baca Juga: Independensi Bank Indonesia Dipertaruhkan dalam Pemilihan Gubernur BI Baru
Ujian Restorasi Kepercayaan Publik
Pengunduran diri Perry Warjiyo tidak boleh diselesaikan sekadar melalui penerbitan Keputusan Presiden dan rotasi administratif semata. DPR dan publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia.
Lebih dari itu, proses seleksi Gubernur BI definitif akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pilihan yang diambil pemerintah akan mengirimkan sinyal kuat kepada pasar mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
"Gubernur BI harus memiliki kapasitas dan keberanian untuk menjaga independensi Bank Indonesia, termasuk mengatakan "tidak" terhadap tekanan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas moneter," jelas Perdana.
Pasalnya, rupiah dan stabilitas sistem keuangan bukanlah sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Keduanya merupakan fondasi yang menentukan daya beli masyarakat, biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar AS, mengorbankan independensi bank sentral demi fleksibilitas politik jangka pendek merupakan perjudian yang berbiaya mahal. Pada akhirnya, biaya tersebut bukan hanya ditanggung oleh pasar keuangan, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, momentum pergantian kepemimpinan Bank Indonesia semestinya menjadi kesempatan untuk memperkuat, bukan justru melemahkan, independensi institusi yang selama ini menjadi salah satu jangkar stabilitas ekonomi
nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
