Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menitipkan tujuh pesan untuk nantinya dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2011 di Makassar, pada 1-3 April 2011.
Menurut SBY, ketujuh pesan itu tidak lain tantangan yang ada di Indonesia yang sebenarnya dapat menjadi potensi untuk pengembangan bisnis. "Sebaimana falsafah dua sisi dari satu uang logam, di sini tantangan di sisi lain sebetulnya peluang," katanya dalam pidato Pembukaan Rapimnas, di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4).
Adapun tujuh tantangan yang dimaksud adalah: Pertama, Indonesia membutuhkan sumber daya yang besar untuk mengembangkan perekonomian dalam kurun waktu 15 tahun mendatang. Sebut saja pada tahun 2025 nantinya, pemerintah menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$4 triliun.
Kedua, tantangan untuk mengembangkan ekonomi di luar Jawa. Misalnya saja, rasio pengembangan ekonomi di Jawa mencapai 58%. Sehingga tidak heran ekplorasi kegiatan ekonomi lebih besar berpusat di Jawa.
Ketiga, Indonesia juga memiliki kebutuhan energi yang besar yakni 3.500 megawatt per tahun. Tak heran jika SBY meminta para pengusaha untuk mengambil peluang tersebut untuk menanamkam investasinya.
Keempat, Indonesia masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Ini dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi di sejumlah proyek infrastruktur. "Banyak yang harus kita bangun, dermaga, bandara, jalan tol, dan transportasi. Itu juga oportunity jangan disia-siakan," katanya.
Kelima, jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar berakibat semakin meningkatnya jumlah kebutuhan akan pangan, energi, dan air bersih.
Keenam, tingkat komitmen penanaman investasi pembangunan ekonomi di Indonesia relatif tinggi. Menurut SBY ada sekitar US$300 miliar total komitmen yang siap ditawarkan dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan.
Ketujuh, SBY berharap semua pihak dapat bekerja sama dan memastikan kebijakan harus tepat. Itu sehubungan dengan regulasi yang pro bisnis, kebijakan perpajakan, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
