kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.620.000   14.000   0,87%
  • USD/IDR 16.305   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.109   35,72   0,50%
  • KOMPAS100 1.044   5,37   0,52%
  • LQ45 824   5,99   0,73%
  • ISSI 212   -0,11   -0,05%
  • IDX30 427   5,07   1,20%
  • IDXHIDIV20 512   6,64   1,31%
  • IDX80 119   0,49   0,41%
  • IDXV30 122   1,03   0,85%
  • IDXQ30 140   1,68   1,21%

Tugas pertama Lutfi benahi impor beras


Rabu, 12 Februari 2014 / 12:55 WIB
Tugas pertama Lutfi benahi impor beras
ILUSTRASI. IPA mendukung kesepakatan untuk pengembangan lapangan-lapangan yang sudah ditemukan di manapun dapat dieksplorasi dan dikembangkan. ANTARA FOTO/Moch Asim/hp/18


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Tata niaga khususnya importasi beras dinilai belum tuntas, meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menutup buku kisruh beras yang terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang. Kemendag menyebut bahwa beras yang ditemukan di Cipinang adalah beras premium.

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Airlangga Hartarto mengakui kisruh beras seperti yang terjadi di Cipinang bisa kembali terulang selama pemerintah tidak membedakan kode hamonized system (HS) jenis beras yang diimpor. Muhamad Lutfi, mantan Duta Besar RI untuk Jepang yang resmi menggantikan Gita Wirjawan pun, diharapkan membenahi aturan importasi beras tersebut.

“Tugas pertama Pak Lutfi membenahi urusan impor beras ini. Terutama ini kan teknis antara beras medium dan beras premium harus dibedakan Hsnya,” kata Airlangga, kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2014).

Menurut Airlangga, selama ini pengenaan HS tunggal untuk jenis beras yang diimpor (kecuali Thai Hom Mali-penulis) cenderung dimanfaatkan oleh para importir nakal. Oleh karena itu, antisipasinya adalah pembedaan kode HS. Kalaupun kode HS telah dibedakan, kecurangan pun masih mungkin bakal terjadi. Jaminannya, lanjut Airlangga ada pada surveryor.

“Surveyornya bener enggak. Kalau dia enggak bener, masuk terus (beras ilegal),” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan di bawah Lutfi juga harus intensif bekerja sama dengan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang beredar. Menurutnya, tak bisa dipungkiri pintu-pintu masuk barang impor ada di bea cukai.

“Selain beras, terkait dengan komoditas pangan itu harus dipilah-pilah. Mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga,” tambahnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menunjuk mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri dari jabatan Mendag per 31 Januari 2013. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Bond Voyage Mastering Strategic Management for Business Development

[X]
×