Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan bertransisi dari pandemi menjadi endemi, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebab, Covid-19 tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikendalikan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan seiring dengan penanganan Covid-19 yang diperkirakan semakin baik di tahun 2022, alokasi belanja pada APBN 2022 tetap dirancang untuk pemulihan namun juga fleksibel untuk mengakomodir ketidakpastian ke depan. Sehingga, APBN harus siap merespon dinamika, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
“Kita siapkan budget-nya di dalam APBN kita. Bukan hanya vaksin saja. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan harus kuat. Waktu 2020-2021 sampai sekarang nakes kita sudah berjibaku bekerja keras, kita berikan insentif. Nah karena ini sudah akan berkelanjutan, kita coba lihat bagaimana bentuk insentif dari nakes sini harusnya agak lebih permanen lagi sesuai dengan kondisi dari endemi tersebut,” jelas Febrio dalam acara Indonesia Bicara pada Kamis (10/9).
Febrio mengingatkan bahwa dampak dari pandemi ini yang kemudian menjadi endemi adalah adanya kesiapan apabila suatu ketika ada varian baru maka aktivitas ekonomi harus dibatasi lagi. Pada saat aktivitas ekonomi mobilitas dibatasi, maka masyarakat akan terdampak hidupnya khususnya perekonomiannya.
Baca Juga: Pemerintah prioritaskan perlindungan Jamsostek untuk non ASN dan pekerja rentan
Masyarakat yang tadinya bisa bekerja menghasilkan penghasilan, tapi kemudian karena pembatasan mobilitas itu maka kehidupannya akan terdampak. Dalam konteks ini, Febrio menegaskan bahwa Pemerintah akan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan karena mereka yang akan terdampak paling besar dari pembatasan-pembatasan mobilitas tersebut.
“Sehingga program perlinsos kita mulai dari PKH, Bansos dan sebagainya itu harus tetap siap. Nah itu membuat APBN kita memang dalam konteks endemi ini harus tetap fleksibel dan harus tetap responsive,” ujar Febrio.
Febrio menambahkan bahwa ada pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia selama satu setengah tahun di tengah pandemi yaitu masyarakat sudah mulai melakukan kebiasaan baru dan akan menjadi bagian dari kebiasaan hidup baru ke depan.
Menurut Febrio, ini merupakan modal penting sehingga masyarakat itu semakin siap jika ternyata ada varian baru lagi yang melanda. Dengan itu harapannya adalah kasus penularan yang terjadi tidak terlalu tinggi, sektor kesehatannya semakin siap, tenaga kesehatan juga siap, rumah sakitnya juga siap, dan stok oksigen dan peralatan medis penunjang lainnya juga lebih siap.
“Inilah yang kita bayangkan hidup dengan endemi itu. Sehingga fleksibilitas yang terjadi di masyarakat itu akan menjadi modal yang sangat kuat bagi kita sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu perekonomian. APBN-nya pun siap untuk antisipatif dan fleksibel untuk melakukan refocusing dan realokasi begitu ada kebutuhan untuk mengantisipasi resiko penularan-penularan baru yang mungkin akan tinggi. Kita harus segera siap menangani kesehatannya, menangani pandemi, dan juga siap menangani masyarakat yang terdampak khususnya yang miskin dan rentan, dan juga pengusaha-pengusaha kecil UMKM. Ini yang kita akan fokuskan ke depan,” tegas Febrio.
Selanjutnya: Pemerintah uji coba pemberian bantuan tunai untuk PKL dan warung di Medan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
