Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melakukan uji coba penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Proses penyaluran pertama diberikan langsung oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Mapolrestabes Medan, Kamis (9/9).
Dalam pembukaan tersebut, terdapat pulihan pedagang kaki lima yang turut hadir dilokasi dengan menyaksikan langsung proses pemberian bantuan tunai. Sebagai informasi, bantuan tunai akan diberikan pemerintah senilai Rp 1.200.000 oleh TNI dan Polri kepada penerima BTPKLW.
Airlangga mengatakan, proses penyaluran pertama BTPKLW pertama ini juga sebagai bagian dari uji coba. Ia mengatakan jika sistimnya sudah baik, maka Presiden akan langsung launching untuk ke beberapa daerah.
“Diharapkan dengan persiapan regulasi dan anggaran ini bisa diuji coba di Medan dengan 1 juta paket penerima juga Bantuan Presiden dapat mebantu para UMKM, PKL, serta pedagang warteg yang terdampak pandemi Covid-19, dan hari ini bisa dicairkan,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9).
Baca Juga: Siap siap, warteg, warung makan dan PKL di lokasi ini akan dapat bantuan Rp 1,2 juta
Ia berharap bantuan tersebut yang akan dilanjutkan prosesnya melalui TNI dan Polri di berbagai wilayah, juga dapat menjadi bantuan untuk modal hidup dan modal kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan, proses bantuan tunai ini juga kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 terutama semenjak mengalami PPKM level 4, dan masyarakat yang berjualan terpaksa tidak bisa melakukan kegiatannya karena keterbatasan mobilitas.
“Dengan begitu para PKL dan penjual warteg pasti akan berat menjalaninya karena omset turun hingga 75%. Terutama dengan meningkatnya varian virus delta ini, makannya bantuan segera diturunkan,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menghimbau agar proses penyaluran bantun yang disalurkan oleh TNI dan Polri nantinya, diharapkan dapat berjalan dengan tertib serta disiplin protokol kesehatan. Selain itu, karena dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan maka akhirnya Presiden memberikan kewenangan kepada TNI dan Polri untuk menyalurkan langsung bantuan tunai tersebut.
Selanjutnya: Skema bansos makin banyak, pengamat ingatkan bisa rawan penyelewengan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
