Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif.
Kesepakatan pembahasan itu menjadi modal dan acuan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membeberkan, pendapatan negara pada RAPBN 2026 yang dipatok pada kisaran Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun, kemudian belanja negara pada kisaran Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun, dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53% dari PDB atau setara Rp 706 triliun.
Said menyoroti, postur RAPBN tersebut lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai Rp 2,865,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp 1 triliun.
Baca Juga: Formosa Ingredient Factory (BOBA) Kejar Pertumbuhan Kinerja 15% pada Akhir 2025
Sedangkan belanja negara sebesar Rp 3.527,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 864,1 triliun, dengan demikian defisit diperkirakan mencapai Rp 662,0 triliun atau 2,78% PDB.
“Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah. Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah,” kata Said dalam keterangannya, Senin (11/8).
Tantangan tersebut kata Said, sejalan dengan kondisi dunia usaha di seluruh dunia yang harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai.
Sementara itu, dalam kondisi yang sama, Said melihat di dalam negeri, juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Termasuk, pemerintah harus berupaya untuk menggantikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang karena setoran deviden BUMN, sekitar Rp 80 triliun tidak ada lagi paska revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.
Dilain pihak, Said menambahkan, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat, serta menjaga ekspor kita tetap ekspansif.
“Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Said membeberkan, RAPBN 2026 menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya, yang secara teknis tidak mudah.
“Namun keberhasilan program ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang,” ungkapnya.
Said mencatat, saat ini angkatan kerja di Indonesia sebanyak 54% hanya luluan SMP ke bawah. Program program di atas dinilai penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
Sejalan dengan itu, investasi pemerintah melalui APBN saja dinolai tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah, lanjut Said, harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakan ekonomi lebih ekspansif.
“Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diberbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” tandasnya.
Baca Juga: Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan Balasan Presiden Peru di Istana Merdeka
Selanjutnya: Ide Usaha Dengan Modal Rp 2 Jutaan
Menarik Dibaca: Ide Usaha Dengan Modal Rp 2 Jutaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
