Tiga lembaga internasional PBB beri bantuan US$ 369,2 juta untuk Indonesia

Senin, 14 Februari 2011 / 20:17 WIB

ILUSTRASI. Bursa AS

Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Rizki Caturini

JAKARTA. Tiga lembaga internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Programme (UNDP), Unicef dan United Nations Population Fund (UNFPA), berkomitmen membantu pemerintah Indonesia dalam kerjasama pembangunan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menandatangani country programme action plan (CPAP) dengan tiga lembaga internasional tersebut sebagai bentuk dukungan dunia internasional terhadap pembangunan di Indonesia.

“Bantuan bukan hanya berupa dana saja, tapi juga tenaga ahli untuk melihat kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah,” ungkap Deputi bidang pendanaan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata usai penandatanganan CPAP, Senin, (14/2).

Komitmen kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan tiga lembaga tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu lima tahun terhitung 2011 hingga 2015.

Wismana menyebutkan, bantuan yang diberikan oleh UNDP sebesar US$ 185 juta yang difokuskan untuk empat program seperti percepatan pembangunan millennium (MDGs), demokrasi, dan perubahan iklim.

Sementara bantuan dari UNFPA sebesar US$ 29 juta, diperuntukkan bagi tiga komponen program dalam lima tahun. Sedangkan Unicef memberikan bantuan dana sebesar USD155,2 juta untuk lima program. Secara keseluruhan, pemerintah dan tiga lembaga internasional sepakat menjalankan 12 program selama lima tahun.

Wismana mengatakan, pemerintah tidak terlalu mempersoalkan dana yang diberikan oleh tiga lembaga internasional. “Yang terpenting bukan hanya besarnya dana, tapi apa yang bisa sama-sama kita lakukan untuk pembangunan di Indonesia. terutama kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah,” tegasnya.

Rencana aksi yang digarap bersama tiga lembaga internasional kali ini lebih spesifik dan menuju pada sasaran. Sebab, kata dia, dalam rencana aksi 12 program, lebih detail dipaparkan mengenai jenis program, indikator pencapaian, indikasi pendanaan, penanggungjawab, dan peta jalan menuju tujuan program.

“Fokus perhatian tiga lembaga internasional yang dikembangkan dalam program-program dan rencana aksi, sudah sesuai dengan target dan tujuan serta prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN,” tambahnya.

UN resident coordinator EL Mostafa Benlamlih mengungkapkan, pihaknya menyambut baik kerjasama ini. Sebab, antara pemerintah dan lembaga internasional, memiliki persamaan persepsi dan tujuan untuk beberapa tahun mendatang. “Kami membuat program yang efektif, focus pada hasilnya agar bisa berkelanjutan,” ungkap Mostafa.

Dia memandang, percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah Indonesia, merupakan langkah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk PBB melalui lembaga internasionalnya. “Intinya jelas, support dan dukungan untuk prioritas pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Country Director UNDP Beate Trankmann menambahkan, kesamaan tujuan dan perspektif merupakan hal utama dari kerjasama ini. Menurutnya, pembangunan di Indonesia selama lima tahun mendatang, tidak boleh melewatkan faktor kemiskinan di dalamnya.

Dia mengatakan, meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. UNDP menilai, masih terjadi kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah.