kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.784.000   -30.000   -1,07%
  • USD/IDR 17.344   78,00   0,45%
  • IDX 7.101   28,83   0,41%
  • KOMPAS100 958   2,89   0,30%
  • LQ45 684   1,82   0,27%
  • ISSI 255   0,38   0,15%
  • IDX30 380   1,10   0,29%
  • IDXHIDIV20 465   2,14   0,46%
  • IDX80 107   0,37   0,34%
  • IDXV30 136   1,19   0,88%
  • IDXQ30 121   0,39   0,32%

Tetapkan darurat sipil, pemerintah siapkan aturan hukum


Senin, 30 Maret 2020 / 18:35 WIB
ILUSTRASI. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

"Peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi dengan penegakan hukum bagi mereka yang tak disiplin," terang Doni yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sejalan dengan itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat ini pemerintah mendorong Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Ingat! Penggunaan cairan hand sanitizer berlebihan dapat mengakibatkan iritasi

Hal itu akan digabung dengan aturan pendisiplinan yang dikeluarkan oleh Polri.

"Tahapan sekarang adalah PSBB sesuai UU No.6/2018 dilengkapi Pendisiplinan Hukum sesuai Maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020," jelas Fadjroel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×