Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rupiah terus melemah ke level Rp 15.000 pada Rabu (6/7) kemarin. Pelemahan rupiah ini dikhawatirkan akan berdampak pada risiko membengkaknya subsidi energi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik serta beban utang luar negeri.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, dampak dari adanya pelemahan kurs masih terkelola dengan baik. Bahkan menurutnya, risiko pelemahan kurs terhadap mata uang dollar (USD) masih belum berpengaruh pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini lantaran pendapatan negara juga mengalami kenaikan, sehingga bisa turut meredam kenaikan belanja subsidi dan kompensasi BBM.
“APBN tahun 2022 telah kita sesuaikan untuk merespons dinamika eksternal, khususnya kenaikan harga komoditas utama dunia. Asumsi Indonesia Crude Price telah kita naikkan di kisaran 100 US$/barel. Termasuk juga besaran subsidi dan kompensasi BBM,” tutur Said kepada Kontan.co.id, Kamis (7/7).
Baca Juga: Ketua Banggar Minta Pemerintah Tekan Defisit APBN 2022 Hingga 3,5%
Meski begitu, Ia menyampaikan pihaknya dan pemerintah senantiasa terus mencermati perkembangan dinamika global yang terjadi.
Said bilang, saat ini harga minyak dunia malah turun di bawah kisaran 100 US$/barel. menurutnya, pelemahan kurs justru karena bagian dari dampak kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan oleh The Fed selama satu semester tahun ini, hingga mencapai 150 basis poin.
Selain itu, Ia menambahkan, pemerintah juga telah mencermati kemungkinan naiknya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang berpotensi naik dari 6% ke 7%, yang sebelumnya memang sudah diprediksikan dan dimitigasi dengan baik.
“Naiknya realisasi pendapatan pada semester I 2022 justru mampu menurunkan perkiraan tingkat defisit kita dari 4,8% menjadi 4,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan sangat mungkin realisasinya bisa turun ke 3,9% PDB. Karena naiknya pendapatan negara pula beban pembiayaan bisa kita kurangi, bahkan tingkat hutang kita terhadap PBD telah turun dari tahun lalu, dari 41% turun menjadi 38,8% PDB,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
