kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR15.213
  • EMAS622.149 -0,48%

Temui DPD RI, Apindo bahas RUU Sumber Daya Air

Selasa, 25 September 2018 / 14:45 WIB

Temui DPD RI, Apindo bahas RUU Sumber Daya Air
ILUSTRASI. Danang Girindra Ketua APINDO



Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemui Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang sedang dibahas oleh DPR. Selain dapat memberi masukan, DPD juga bersifat proaktif terhadap respon Apindo.


"Kami sudah banyak menyuarakan, DPD lebih pro aktif, DPD memiliki kewenangan dalam menyampaikan saran dan inisiatif perbaikan regulasi," ujar Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana kepada Kontan.co.id, Selasa (25/9).

Sebelumnya Komisi V DPR sedang melakukan pembahasan RUU SDA bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapat Surat Presiden (Surpres) untuk mewakili pemerintah.

Pada draf RUU SDA yang dibahas pemerintah bersama DPR, menurut Danang dapat mempersulit industri. Pasalnya beberapa pasal membuat pengelolaan SDA oleh pihak swasta merupakan pilihan terakhir.

Karenanya Apindo meminta agar DPD memperhatikan fungsi air untuk ekonomi. Berbagai industri membutuhkan ketersediaan air untuk melanjutkan produksinya.

"Kami juga berharap DPD melihat agar RUU SDA ramah terhadap iklim investasi," terang Danang.

Asal tahu saja, pada aturan yang tengah digodok tersebut pengelolaan SDA akan diutamakan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu industri yang mengelola SDA pun diminta untuk membayar biaya konservasi yang mencapai 10% dari laba perusahaan. Namun, aturan tersebut dinilai akan dihapus dikarenakan akan terlalu detil.

Namun, hal itu belum membuat pengusaha tenang. Apindo masih menganggap bahwa aturan tersebut masih tercantum.

"Kami belum melihat bahwa itu sudah tercantum dalam draft baru kami hanya mendengar secara lisan belum termuat," jelas Danang.

Apindo menuntut agar pemerintah melakukan dialog dengan Apindo terkait RUU SDA tersebut. Danang bilang hingga saat ini belum ada undangan diskusi baik dari pihak DPR maupun dari pihak Kementerian PUPR.

Reporter: Abdul Basith
Editor: Herlina Kartika

LEGISLASI

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0673 || diagnostic_web = 0.3258

Close [X]
×