Tekanan Ganda Minyak dan Rupiah Ancam Ketahanan APBN 2026

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai kian meningkat seiring kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Dua faktor ini disebut bekerja bersamaan dan saling memperkuat dampaknya terhadap fiskal pemerintah.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak secara langsung memperbesar beban subsidi energi.

Di saat yang sama, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan bakar minyak (BBM) meningkat dalam denominasi rupiah.

"Jadi dampaknya itu saling memperkuat, bukan berdiri sendiri," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (30/4/2026).

Ia menilai, secara asumsi dasar, APBN masih terlihat relatif aman. Dengan Indonesian Crude Price (ICP) di kisaran US$ 90 per barel dan kurs Rp 17.000 per dolar AS, defisit memang mendekati batas 3% produk domestik bruto (PDB), namun belum melampauinya.

Namun, menurutnya, kondisi riil saat ini sudah bergerak di luar asumsi tersebut. Jika harga minyak menembus US$ 100 per barel dan rupiah melemah lebih dalam, defisit berpotensi menembus ambang batas 3%.

"Artinya ruang aman itu sebenarnya sangat tipis," katanya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi keseimbangan primer Indonesia yang sudah negatif.

Hal ini berarti pemerintah harus menarik utang baru tidak hanya untuk membiayai belanja, tetapi juga untuk membayar bunga utang. Kondisi ini membuat posisi fiskal semakin sensitif terhadap kenaikan suku bunga global.

Ia juga mencatat pasar mulai merespons tekanan tersebut, tercermin dari kenaikan credit default swap (CDS) dan spread surat berharga negara (SBN), yang mengindikasikan peningkatan persepsi risiko investor terhadap Indonesia.

Meski belum mengarah ke krisis, Yusuf mengingatkan kondisi ini menunjukkan ruang fiskal yang semakin terbatas. Menurutnya, tambahan beban ratusan triliun tersebut praktis menghabiskan ruang efisiensi yang sudah disiapkan pemerintah.

"Akibatnya, kalau nanti ada shock lain, misalnya dari pangan atau perlambatan ekonomi, APBN jadi tidak punya banyak ruang untuk merespons," imbuh Yusuf.

Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Menahan harga BBM akan memperbesar subsidi, sementara menaikkan harga berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli.

Di sisi lain, pemangkasan belanja juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Yusuf menyarankan agar penyesuaian kebijakan dilakukan lebih awal melalui APBN-Perubahan.

Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan asumsi makro yang sudah tidak relevan sekaligus memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada ekonomi dan kelompok rentan.

Pandangan senada disampaikan Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman.

Ia menilai pelemahan rupiah justru berisiko memperlebar defisit jika asumsi makro APBN tidak disesuaikan.

Secara teknis, setiap depresiasi Rp 100 per dolar AS memang dapat meningkatkan penerimaan negara sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun, terutama dari sektor berbasis dolar seperti migas.

Namun, kenaikan belanja dinilai jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun, akibat lonjakan subsidi energi, pembayaran bunga utang valas, dan kebutuhan impor pemerintah.

Ia memperkirakan, jika rupiah melemah ke kisaran Rp 17.500 per dolar AS, tambahan defisit bisa mencapai Rp 8 triliun hingga Rp 10 triliun.

Dalam kondisi defisit awal yang sudah di atas Rp 240 triliun atau sekitar 0,9% PDB, tekanan tersebut dinilai signifikan dan semakin mempersempit ruang fiskal.

Rizal mengingatkan, jika tidak direspons dengan langkah kebijakan seperti realokasi belanja, pengendalian subsidi energi, dan optimalisasi penerimaan, maka fungsi APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) akan melemah.

"Risiko terbesarnya bukan hanya pada angka defisit, tetapi pada kredibilitas fiskal, terutama jika pelemahan rupiah berlangsung persisten di tengah ketidakpastian global yang semakin tidak pasti," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News