Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah dan kepala daerah agar sungguh-sungguh mengantisipasi terjadinya inflasi. Kata dia, terutama menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah.
"Saya minta kepala daerah segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang inflasinya tinggi dan terdata di Badan Pusat Statistik maupun di Kemendagri," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul fitri, di Grand Ballroom Kempinski, Senin (4/3).
Tito tegas soal penyebab terjadinya inflasi yakni permasalahan supply dan lonjakan permintaan dari masyarakat terhadap komoditas bahan pangan. Biasanya yang mengalami kenaikan adalah harga telur, daging ayam dan beras.
Baca Juga: Jurus Bapanas Tekan Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadan
"Segera waspadai dan segera tambah suplainya. Kemudian, distribusinya juga harus lancar," ungkap Tito.
Ia juga meminta agar pengusaha di sektor pangan tidak menahan barang jelang memasuki bulan puasa. Sebab, hal tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga pangan di pasar.
"Kalau ada barang yang ditahan akan mengakibatkan distribusi enggak jalan, harga naik, masyarakat yang kasihan,” tambah dia.
Ia juga mengingatkan jika nantinya ada pengusaha nakal yang tetap menahan barang maka satuan tugas (satgas) pangan akan turun untuk menindak.
“Kalau sampai ada yang menahan barang, mau enggak mau teman-teman dari penegak hukum akan turun, di situ Pak Kabareskrim akan menugaskan jajaran Satgas Pangan Polri bergerak,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Inflasi Pangan Terkendali Saat Ramadan 2024
Adapun rapat koordinasi yang digelar Badan Pangan Nasional bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan dilakukan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.
Rapat itu digelar hybrid dan dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kementerian dan Instansi, juga para pengusaha. Sejumlah instansi yang terlibat adalah Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, dan Kemenko Perekonomian.
Selain itu juga ada Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia. Rapat koordinasi juga dihadiri oleh sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
