kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

Wajib Pajak UMKM Ini Kembali ke Tarif PPh Umum Mulai 2025


Sabtu, 27 Januari 2024 / 20:01 WIB
Wajib Pajak UMKM Ini Kembali ke Tarif PPh Umum Mulai 2025
ILUSTRASI. Peraturan Pajak: Suasana pelayanan di Kantor Pajak Jakarta Pesanggrahan, Jumat (29/12/2023). Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif untuk penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. KONTAN/Baihaki/29/12/2023


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Menanggapi kebijakan ini, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyatakan bahwa pemberlakuan tarif normal membuat wajib pajak UMKM merasa terbebani. Oleh karena itu, banyak diarahkan untuk menggunakan NPPN sebagai solusi.

Namun, Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menekankan bahwa penggunaan tarif PPh final 0,5% memiliki untung rugi. Bagi perusahaan yang laporan keuangannya rugi, akan tetap membayar pajak, sehingga menggunakan tarif PPh final 0,5% dapat mengakibatkan kerugian.

Tarif PPh final 0,5% menjadi menguntungkan bagi UMKM dengan laba bersih di atas 4% dari omzet, karena tarif ini mengasumsikan penghasilan neto sebesar 4% dari omzet. Namun, jika laba bersih di bawah 4% dari omzet, perpindahan ke tarif normal akan memberikan beban pajak tinggi.

Baca Juga: Dilema Tarif Pajak Normal Bagi Usaha Wong Cilik

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, yang menilai bahwa pemberlakuan tarif PPh normal akan membebani UMKM, terutama yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19. 

Penerapan tarif normal ini diharapkan tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×