Tarif Impor AS Bikin Waswas, Apindo Desak Pemerintah Beri Keringanan Industri Tekstil

Jumat, 04 Juli 2025 / 09:15 WIB

ILUSTRASI. KONTAN/Carolus Agus Waluyo) Apindo menyuarakan kekhawatiran terkait potensi dampak negatif dari pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia

Reporter: Muhammad Alief Andri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kekhawatiran terkait potensi dampak negatif dari rencana pemberlakuan tarif tinggi oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, khususnya di sektor industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Apindo, Didit Ratam, mengatakan bahwa jika tarif besar yang pernah diumumkan AS benar-benar diterapkan, maka dampaknya bisa sangat signifikan terhadap ekspor dan tenaga kerja.

“Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Amerika Serikat saat ini mencapai sekitar US$4 miliar, sedangkan alas kaki sekitar US$3 miliar. Jika tarif tinggi jadi diberlakukan, tentu akan berdampak besar ke industri, baik pekerja maupun pengusahanya,” ujar Didit kepada Kontan, Jumat (4/7).

Menurutnya, langkah jangka menengah yang bisa ditempuh adalah mencari pasar non-tradisional. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Untuk itu, Apindo mengusulkan sejumlah dukungan kepada pemerintah, baik yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja maupun beban operasional. Usulan ini serupa dengan kebijakan dukungan yang pernah diberikan pemerintah saat pandemi Covid-19.

“Di antaranya kami usulkan penghapusan iuran Jaminan Pensiun sebesar 2% yang tumpang tindih dengan JHT sebesar 3,5%. Selain itu, kami juga berharap iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa ditanggung pemerintah selama 12 bulan masa transisi pemberlakuan tarif, sambil industri mencari pasar baru,” katanya.

Tak hanya itu, Apindo juga meminta pemerintah untuk menghapus atau menanggung beberapa jenis pajak langsung yang membebani industri. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan baku impor serta biaya subkontrak (subcon).

Didit menegaskan, dukungan fiskal dan non-fiskal dari pemerintah sangat krusial agar industri padat karya bisa tetap bertahan menghadapi tekanan eksternal tersebut.