Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Tahun depan, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3% - 5,6%.
Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah mematok pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias pertumbuhan investasi berada di kisaran 7% - 7,4%. “Komposisi dari pelaku investasi berasal dari pemerintah, BUMN, perusahaan non BUMN, PMA (penanaman modal asing), dan pure dari sisi private (swasta),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Kamis (13/6).
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6% dengan pertumbuhan investasi sebesar 7,4% di tahun 2020, Menkeu menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp 5.823,2 triliun. Porsi terbesar investasi tersebut, lanjut Sri Mulyani, diharapkan berasal dari sektor swasta dan masyarakat yaitu sebesar Rp 4.205,5 triliun.
Sementara, peran pemerintah mencapai sekitar Rp 572 triliun, yang terdiri dari peran pemerintah pusat sebesar Rp 251,4 triliun dan pemerintah daerah Rp 310,6 triliun.
“Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan proyeksi investasi pemerintah tahun 2019 yang sebesar Rp 215 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp 267 triliun untuk Pemda,” lanjut Menkeu.
Adapun, peran BUMN yang diperlukan sekitar Rp 473,4 triliun. Sri Mulyani memandang, BUMN masih mampu melakukan ekspansi investasi tahun depan. Namun, tidak setinggi tahun 2018 di mana investasi BUMN mencapai Rp 502 triliun. Selanjutnya PMA diperkirakan menyumbang investasi sebesar Rp 428,6 triliun.
Dengan perkiraan kebutuhan investasi yang jumbo tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya peran swasta dan PMA dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan investasi menjadi sangat kunci, baik itu soal perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, maupun simplifikasi regulasi yang kondusif bagi investasi,” kata dia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Suahasil Nazara menambahkan, belanja modal oleh BUMN juga harus didorong maksimal sesuai target agar berkontribusi pada pertumbuhan investasi.
“Untuk pemda, kita selalu minta agar 25% dari dana transfer umum yang diberikan untuk APBD dipakai untuk membangun infrastruktur sehingga menyumbang ke investasi tersebut,” ujar Suahasil saat ditemui usai Raker DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
