Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menilai pemerintah belum tepat bila mengurangi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk sektor infrastruktur. Sebab idealnya anggaran infrastruktur harusnya mencapai 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski diakui untuk memenuhi angka tersebut tak mudah.
Ekonom BCA Sekuritas David Sumual mengatakan, saat ini APBN untuk sejumlah sektor telah ditentukan menurut Undang-Undang (UU). "Contohnya anggaran pendidikan itu kan harus 20% dari APBN, ada anggaran kesehatan, pertahanan, dan lain lain,” kata David, Rabu (12/6).
Selain karena adanya hal itu, ia menilai APBN untuk infrastruktur tahun 2020 sulit ditingkatkan karena alokasi anggaran untuk subsidi energi terbilang besar. Terlebih saat ini sudah tidak ada lagi evaluasi harga seperti pada masa-masa awal pemerintahan Jokowi.
“Sehingga pengaruhnya terhadap konsumsi BBM yang terus meniingkat. Perilaku masyarakat karena harga bbm murah mengutamakan kendaraan bermotor dan lebih memilih untuk menggunakan energi fosil ya dibandingkan energi terbarukan yang lain,” kata dia.
Lebih lanjut David menyatakan, meski APBN untuk sektor infrastruktur tidak bisa mencapai 5% dari APBN, setidaknya alokasi anggaran untuk APBN tahun 2020 sama dengan APBN tahun 2019.
“Saya pikir paling tidak setidaknya sama dengan anggaran tahun ini karena masih banyak kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan di daerah ,” ucap dia.
Ia meminta agar pemerintah dalam membangun infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBN tetapi juga menggandeng pihak swasta. David menilai proyek infrastruktur yang visible dan layak finansial harusnya diberikan pada sektor swasta. Sementara infrastruktur yang tidak layak finansial melalui pemerintah dan BUMN.
“Sekarang strateginya agak sulit jika hanya bertumpu pada anggaran jadi harus juga diversifikasi sumber dana, berharap terlalu besar kepada BUMN juga sulit. Perlu pelibatan sektor swasta untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur,” ungkap dia.
Menurut David hal itu perlu dilakukan karena masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan seperti jaringan - jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan wilayah timur Indonesia.
“Utamanya Infrastruktur listrik, masih sering mati lampu, infrastruktur air di daerah-daerah masih banyak kesulitan air, jaringan jalan dan pelabuhan,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
