Reporter: Grace Olivia | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 di Badan Anggaran DPR, Selasa (11/6).
Agenda dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tersebut adalah penyampaian RKP Tahun 2020, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), serta pembentukan panja-panja.
Dalam rapat yang berlangsung hingga malam tersebut, Sri Mulyani menjelaskan APBN 2020 diarahkan untuk mendukung tema besar pemerintah yaitu akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, APBN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, serta akselerasi daya saing untuk penguatan investasi dan ekspor. “Tema kebijakan fiskal tersebut didukung oleh postur APBN yang ekspansif, terarah dan terukur,” ujar Sri Mulyani, Selasa malam.
Ekspansif, lanjut dia, berarti defisit anggaran memang masih akan terjadi tetapi semakin mengecil. Terarah dan terukur artinya rasio pajak, keseimbangan primer, dan rasio utang juga akan tetap terjaga, bahkan lebih baik. Dengan postur demikian, posisi belanja pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang menjadi fokus pemerintah pun disesuaikan dengan keinginan dalam tema APBN tersebut.
APBN 2020 juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi digitalisasi, e-commerce, internet of things, artificial intelligence, dan augmented reality. Selain itu, APBN menjadi instrumen yang mendukung transformasi industrialisasi dan reformasi institusional. Tentunya, pemerintah juga tetap konsisten menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, fleksibel, dan berkelanjutan.
Untuk fokus peningkatan kualitas SDM, Sri Mulyani mengatakan, salah satunya melalui peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk membangun SDM sehat dan produktif. “Selain soal BPJS Kesehatan, kebijakan yang sifatnya promotif dan preventif juga menjadi penting,” kata dia.
Selain itu juga kebijakan SDM lainnya yang meliputi pendidikan vokasional, revitalisasi balai latihan kerja (BLK), dana abadi penelitian, insentif untuk riset, serta sinergi bantuan sosial maupun subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Fokus terhadap pembangunan infrastruktur, kata Sri Mulyani, juga masih akan berlanjut. Ini terutama dalam hal mendukung transformasi industrialisasi dan meningkatkan pembangunan di perkotaan. “Terutama terkait air bersih, sanitasi, sampah dan transportasi massal yang akan diperlukan oleh kita seiring dengan tren urbanisasi yang makin tinggi,” tuturnya.
Bagi daerah, APBN 2020 juga fokus terhadap desentralisasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daeah. Harapannya, pemerintah daerah juga makin terdorong untuk memperkuat penyaluran belanja wajib (mandatory spending) serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif.
Terakhir, pemerintah fokus mendorong perbaikan pelayanan publik melalui birokrasi yang lebih efisien dan efektif sebagai bagian dari reformasi institusional. APBN 2020 juga ditujukan untuk mengantisipasi beragam ketidakpastian, di antaranya bencana alam yang rentan terjadi di Indonesia kapan saja.
“Sebagai negara yang rawan bencana alam, kita perlu terus mendesain kebijakan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana alam,” tandas Sri Mulyani.
Kemkeu menetapkan beberapa target fiskal untuk tahun 2020, yaitu rasio pajak berkisar 11,8%-12,4% dari PDB, defisit anggaran 1,52%-1,75% dari PDB, keseimbangan primer dalam rentang 0%-0,23% terhadap PDB, serta rasio utang untuk pembiayaan anggaran pada kisaran 29,4%-30,1% terhadap PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
