Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Gerindra mengkritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Menurut partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu perintah terlalu optimistis.
Anggota fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 5,3% terlalu ambisius. Dia berkaca sejak tahun 2014 sampai semester I 2019 proyeksi pertumbuhan ekonomi selalu di bawah target.
Baca Juga: LPEM FEB UI menilai BI perlu menahan suku bunga kebijakan di 5,75%
“Target pertumbuhan ekonomi pada 2020 terlalu ambisius. Penerimaan pajak terus meleset, sementara belanja negara tidak tepat sasaran,” kata Bambang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).
Lebih lanjut, Bambang mengamati penerimaan pajak Indonesia masih rendah dibanding negara berkembang lainnya. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah sesuai target sejak tahun 2014. Padahal penerimaan negara 80% dari pajak.
Bambang menambahkan utang negara yang agresif tidak sekuat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya utang merupakan tameng atas kegagalan penerimaan pajak. “Kegagalan pemerintah dalam penerimaan pajak dapat mengganggu penerimaan negara,” ujarnya.
Baca Juga: Fitch Ratings perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya 5,1%
Untuk itu, Bambang menyarankan tahun depan pemerintah perlu membenahi sistem perpajakan. Misalnya dengan realisasi pemisahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Dia menganggap langkah tersebut mampu merambah potensi penerimaan pajak.
“Pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak, agar penerimaan negara tidak bergantung pada utang,” tutur Bambang.
Asal tahu saja, dalam RAPBN 2020 target pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp 2.221,5 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Mobilisasi pendapatan negara dilakukan, baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga: Tahun 2018, belanja pajak terbesar pemerintah untuk industri manufaktur
Menkeu menerangkan di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan.
Di sisi lain, belanja negara naik 9,4% dalam RAPBN 2020. Bambang memaparkan pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja yang lebih tepat sasaran.
Kemudian mengurangi impor baik untuk barang konsumsi maupun barang baku dan mengedepankan ekspor. Dengan begitu, Bambang berharap neraca perdagangan dapat membaik.
Baca Juga: Ini lima fokus kebijakan pemerintah untuk genjot perekonomian Indonesia tahun 2020
“Belanja negara belum tepat sasaran, belanja harus punya dampak di kemudian hari. Belanja negara harus bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Belanja modal harus ke arah yang lebih produktif,” kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
