kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Target ekonomi 2018 perlu kebijakan jangka pendek


Rabu, 16 Agustus 2017 / 12:46 WIB
 Target ekonomi 2018 perlu kebijakan jangka pendek


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan sebesar 5,4%. Itu lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%. Target tersebut berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2018 yang akan dibacakan pemerintah di DPR, siang ini, Rabu (16/8).

Dalam draf Nota Keuangan yang diterima KONTAN, target tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Dari sisi domestik, target itu akan didorong oleh kinerja investasi dan ekspor.

Ekonom PT Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan, target pertumbuhan dalam RAPBN 2018 yang ditetapkan 5,4% bukanlah tidak mungkin tercapai. Namun diperlukan usaha yang ekstra dari pemerintah.

Pemerintah perlu untuk menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat stabil di kisaran 5%. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka pendek untuk mendorong konsumsi.

“Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dalam jangka pendek yang bertujuan dapat meningkatkan pendapatan riil khususnya masyarakat menengah ke bawah,” katanya kepada KONTAN, Rabu (16/7).

Menurut Josua, hal ini bisa didukung dengan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, memberikan insentif investasi bagi industri padat karya serta mempercepat re-industrialisasi.

Adapun ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri juga bilang, untuk jangka pendek penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bila masyarakat belanja, maka produksi dari korporasi bisa bertambah sehingga profitnya naik dan setoran pajaknya naik.

“Untuk meningkatkan daya beli ini uangnya tidak perlu besar. Tingkatkan saja coverage-nya, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) dari 10 juta penerima jadi 15 juta penerima,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Josua, untuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, pemerintah juga perlu untuk mendorong pertumbuhan investasi. Dengan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif.

“Diikuti dengan implementasi deregulasi kebijakan ekonomi serta percepatan perizinan. Diharapkan investasi swasta baik domestik dan luar negeri juga semakin meningkat,” ucap Josua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×