Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Keduanya memiliki sejarah keberhasilan yang bias dijadikan perbandingan. Namun demikian Indonesia dengan budaya dan kondisi yang dipunya, tidak harus berkiblat ke salah satu diantaranya.
"Selalu ada strategi inovatif yang dapat digunakan untuk mengkompromikan kondisi agar dapat mencapai tujuan keberadaan BUMN," jelasnya.
Akademisi dari Universitas Jember Hari Sukarno mempertegas bahwa Keberadaan roadmap BUMN adalah wajib hukumnya. Baik Roadmap bagi Kementerian BUMN maupun roadmap masing-masing klaster/holdingisasi BUMN.
Namun itu semua key success nya adalah manajemen. Penempatan SDM yang tepat adalah jawabannya. SDM yang berkualitas dari kampus yg bisa disinergikan dengan SDM yang ada pada BUMN.
Baca Juga: Bentuk holding RS BUMN, Pertamina Bina Medika tandatangani pengambilalihan saham ini
Maka sejumlah pendapat tersebut Pusat Studi BUMN makin mempertegas kembali perlunya Road Map BUMN yang komprehensif agar Presiden Jokowi dan Menteri Erick dapat menyampaikan kepublik tentang arah masa depan dari manajemen BUMN Indonesia.
Road Map ini sekaligus menjadi rumusan kepentingan Negara yang akan melindungi pengelolaan BUMN dari tekanan politik yang lebih menyoal agenda jangka pendek dari para Pemenang Pilpres.
Kepentingan politik dalam era pemilihan demokrasi pemilihan langsung seperti saat ini tentu tidak dapat dihindari hanya saja BUMN mesti ditempatkan sebagai pilar negara sehingga tugas Menteri Erick Thohir adalah memastikan pilar tersebut makin kokoh dan mampu mengambil peran yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
