Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berusaha mengatasi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan untuk kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rabu (31/7) di Jakarta.
Darmin Nasution juga memaparkan hal yang telah diupayakan pemerintah. Menurutnya, sejauh ini pemerintah sudah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak tahun 2011 yang memiliki standard di atas lembaga sertifikasi internasional.
Baca Juga: Kadin dan pemerintah akan kawal pasar sawit di Uni Eropa
ISPO tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia dikelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Dan untuk saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan perpres baru untuk memperkuat ISPO. ISPO yang lama dinilai kurang tegas dalam memberikan dukungan ke perkebunan kecil.
ISPO nantinya juga akan diterapkan pada taraf petani. Menurut Darmin, langkah awalnya dimulai dengan adanya dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.
"Pemerintah akan membantu petani untuk mendapatkan ISPO. Tapi mungkin ini bertahap karena prosesnya agak berkelanjutan, secara ini good agricultural practice. Nanti nggak hanya diajarkan bagaimana caranya, tetapi juga bagaimana pembudidayaan yang baik," kata Darmin.
Baca Juga: Sucofindo dan Krakatau Bandar Samudera sinergi wujudkan Green Port
Rancangan Perpres Penguatan ISPO tersebut saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diusulkan pengesahannya ke Presiden. Pemerintah berharap dengan adanya aturan baru tersebut, perkebunan kecil bisa benar-benar memenuhi standard keberlanjutan.
