OIKN Dapat Pagu Rp 6,7 Triliun di 2027, Mayoritas untuk Kawasan Legislatif-Yudikatif

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat pagu indikatif Rp 6,7 triliun dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sekitar Rp 5,3 triliun atau hampir 79% dari pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kedua kawasan tersebut.

Baca Juga: Pembangunan Kompleks Legislatif-Yudikatif IKN Ditargetkan Rampung 2027

"Rp 5,3 triliun itu untuk meneruskan yudikatif-legislatif," kata Basuki seusai upacara HUT ke-81 RI di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Pagu indikatif OIKN pada 2027 tersebut meningkat sekitar Rp 400 miliar dibandingkan pagu sebelumnya yang sebesar Rp 6,3 triliun. Sisa anggaran akan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan OIKN, termasuk pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah terbangun.

Basuki menyebut, kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur IKN pada 2026 mencapai sekitar Rp 500 miliar per tahun.

Angka tersebut berpotensi bertambah seiring semakin banyaknya aset yang diserahkan kementerian terkait kepada OIKN, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Salah satu proyek yang dilanjutkan adalah kawasan yudikatif yang mencakup gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.

Baca Juga: Investor dan Kesultanan Bakal Ramaikan HUT RI ke-81 di IKN

PPK E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Sonny Alissa mengatakan, pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Hingga akhir 2026, progres pembangunan ditargetkan mencapai sekitar 40%.

Saat ini, paket pembangunan Gedung MA memiliki nilai kontrak sekitar Rp 1,4 triliun dengan progres 12,5% setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan bernilai sekitar Rp 1,65 triliun dengan progres 12,41%.

Pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan dikerjakan konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan Deta Decon. Adapun pembangunan MA dan Plaza Keadilan dikerjakan konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan Jaya Konstruksi.

Selain kawasan yudikatif, anggaran OIKN juga akan mendukung kelanjutan pembangunan kawasan legislatif yang menjadi kompleks DPR, MPR, dan DPD.

PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew mengatakan, lima paket pembangunan kawasan legislatif memiliki total nilai kontrak Rp 8,24 triliun.

Baca Juga: IKN Makin Dilirik Investor, Komitmen Swasta Tembus Rp74,54 Triliun

Paket tersebut meliputi Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, MPR, dan DPD, serta sejumlah fasilitas pendukung seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat.

Rinciannya, Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp 1,24 triliun dengan progres 12,147%. Gedung DPR 1 bernilai Rp 1,84 triliun dengan progres 11,029%, sedangkan DPR 2 senilai Rp 1,96 triliun dengan progres 9,927%.

Gedung DPD memiliki nilai kontrak Rp 1,48 triliun dengan progres 9,404%, sementara Gedung MPR senilai Rp 1,70 triliun dengan progres 10,559%. Pembangunan kawasan legislatif ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News