Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Selain ISPO, pemerintah juga sedang memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui instruksi Presiden (Inpres) 8 Tahun 2018 tentang moratorium, evaluasi perizinan kebun sawit, dan penundaan pemberian izin baru.
Baca Juga: Citigroup Membatalkan Pendanaan untuk Grup Salim Senilai US$ 140 Juta
Pemerintah pun mengadakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, khususnya perkebunan swadaya. Menurutnya, program ini sempat berhenti saat event Pemilu karena takut dikira ajang kampanye. Namun, saat ini sudah kembali digalakkan lagi.
"Untuk peremajaan lahan, kita bayar Rp 25 juta per hektare. Kita bersihkan lahannya, kita sediakan bibitnya, kita urus sertifikatnya, dan baru kita serahkan kembali," tambah Darmin.
Baca Juga: Uni Eropa dorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO
Saat ini ada 50.000 hektar lahan yang sudah siap. Target pemerintah adalah bisa melakukan peremajaan di sekitar 200.000 - 400.000 hektar lahan per tahunnya dan menjangkau 2,4 juta petani.
Namun, pemerintah juga berhati-hati dengan kemungkinan El-Nino yang sudah diperingatkan oleh BMKG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
