Reporter: Rika Panda | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Kehutanan akan membentuk yayasan konservasi alam independen. Yayasan ini menampung dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta yang berminat melakukan konservasi hutan.
"Kami ingin dana CSR sebesar Rp 20 triliun ini mengalir ke pengelolaan konservasi hutan bukan hanya tanam-menanam,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Darori dalam acara Lokakarya Penggalangan Sumberdaya Untuk Pelaksanaan Rencana Nasional Pemulihan Sumatera, Selasa (17/1).
Alasan pembentukan yayasan konservasi independen ini lantaran dana APBN sangat kecil untuk membiayai pelestarian hutan. biaya konservasi pada 2012 hanya sebesar US$ 4 per hektare. Menurutnya, angka tersebut terendah di dunia.
Darori membandingkan dengan Malaysia yang memiliki anggaran konservasi mencapai sebesar US$ 20 per hektare. "Kalau Malaysia segitu, idealnya anggaran konservasi hutan kita sekitar US$ 15 dollar per hektar per tahun,” ujarnya.
Darori mengaku sudah ada beberapa perusahaan yang siap membantu pengelolaan konservasi hutan dan taman nasional. Dia menyebutkan, seperti Asia Pulp and Paper yang berniat membuat cagar biosfer Bukit Batu di Riau dan PT Adhiniaga Kreasi Nusa yang membangun restorasi harimau di Bukit Barisan. “Nanti kami undang perusahaan lainnya terutama perusahaan yang memegang ijin pengelolaan kawasan hutan ” katanya.
Menurut Darori, pembentukan yayasan konservasi independen ini sudah dibahas dengan beberapa universitas diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Dia bilang yayasan itu akan terdiri 10 hingga 15 orang dewan pembina yang konsentrasi pada bidang konservasi. Untuk anggotanya akan dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Untuk mewujudkan yayasan konservasi independen, Kementerian Kehutanan sedang meyakinkan para pakar yang konsentrasi terhadap pengelolaan konservasi hutan dan taman nasional. “Kami meyakinkan pakar kalau Kementerian Kehutanan tidak menerima uang dari kerjasama dengan swasta," tegasnya.
Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Furqan mengaku belum memahami tujuan pembentukan yayasan konservasi independen ini. Menurut Berry, langkah yang terbaik melibatkan masyarakat setempat atau lokal di sekitar hutan dengan sebuah kesepakatan agar tetap menjaga fungsi hutan. "Jadi masyarakat bisa berproduksi dengan tetap menjaga hutan sehingga tidak terbebani anggaran, tapi juga melindungi masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
