Reporter: Rika Panda | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori mengungkapkan, biaya pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional Indonesia merupakan yang terendah di dunia. "Anggaran Kementerian Kehutanan memang terbatas," kata Darori saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta, akhir pekan (13/1).
Darori menyebutkan, di 2006, anggaran pengelolaan yang disediakan pemerintah hanya sebesar US$ 2,35 per hektare. Berbanding jauh dengan anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional negara Malaysia sebesar US$ 18,5 per hektare.
Meskipun anggaran 2012 sudah naik menjadi US$ 4 dollar per hektare, namun tetap yang terendah di dunia. "Sebab, negara lain juga anggarannya ikut meningkat, jadi sama saja kita yang terendah," ungkapnya.
Indonesia memiliki luas wilayah kawasan konservasi hutan dan taman nasional sekitar 26 juta hektare. Namun, anggaran pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional pada APBN 2012 yang didapatkan Kemenhut hanya sekitar Rp 2 triliun. "Itu untuk mengelola dan mengawasi kawasan itu. Karena itu kami butuh kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional," ujar Darori.
Beberapa kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional dengan swasta itu diantaranya pembangunan fasilitas kandang badak di Ujung Kulon. Lalu ada juga fasilitas pelepasan sejumlah harimau di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan penangkaran burung Jalak di Taman Nasional Bali Barat. "Untuk Taman Nasional Komodo kami juga akan tawarkan pengelolaannya pada swasta," ujarnya.
Pemerintah tidak menutup pintu untuk bekerjasama dengan pihak swasta asing yang ingin ikut berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan taman nasional. Sebab, Indonesia memiliki sekitar 50 Taman Nasional yang tersedia di seluruh Indonesia. "Kita bisa bekerjasama dengan asing, kan hutan kita tidak dibawa keluar," imbuhnya.
Dengan banyaknya pengelolaan kerjasama dengan pihak swasta ini, maka negara akan diuntungkan dengan penerimaan devisa dari wisata taman nasional. Meskipun begitu, Darori belum bisa mengkalkulasi berapa besaran devisa yang berpotensi diterima negara. "Ini baru mulai membangun. Mungkin 5 tahun lagi baru ketahuan berapa besar devisa yang masuk. Saat ini masih investasi dulu," katanya.
Sementara, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya selain fokus mengembangkan industri kayu berbahan baku hutan tanaman, juga fokus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservasi dan satwa serta hidupan liar di dalamnya.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap konservasi dan satwa serta hidupan liar di dalamnya, Zulkifli bilang, pihaknya mengundang swasta untuk mengelola kawasan konservasi tersebut. Program konservasi oleh swasta dapat mendukung program konservasi pemerintah yang terbatas anggarannya. “Ini salah satu model yang kami ingin kembangkan, sesuai program kementerian yakni memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
