Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah menyiapkan dua stimulus ekonomi baru untuk mendongkrak ekspor dan investasi. Kalau tidak ada aral merintang, kedua insentif tersebut akan meluncur akhir November atau paling lambat awal Desember 2013, namun baru efektif berjalan pada 2014 mendatang.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, dengan kehadiran dua insentif ini, maka tidak perlu ada lagi insentif fiskal baru tahun depan. "Semua kebijakan insentif itu mulai efektif Januari 2014 nanti," ujar Bambang, akhir pekan lalu.
Dua stimulus ekonomi yang Bambang maksud adalah pelonggaran izin ekspor serta pembebasan pajak (tax holiday) dan penundaan pembayaran pajak (tax allowace) untuk investasi kelas kakap. Guna mendorong ekspor, pemerintah akan menyederhanakan proses mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE). Sedang buat menekan impor, pemerintah bakal mengerek tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi importir.
Bambang optimistis, dengan kedua insentif untuk ekspor dan investasi tersebut, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan kebijakan stimulus tahun depan. Apalagi, pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja modal dan infrastruktur yang bisa menjadi stimulus ekonomi kita.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, pemerintah mematok belanja modal sebesar Rp 205,8 triliun. Angka itu naik 13,2% dibanding APBN Perubahan 2013 yang hanya Rp 192,6 triliun. Untuk belanja infrastruktur, tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 188 triliun. "Ini yang mesti diserap 100% dan diimplementasi dengan benar," ujar Bambang.
Agar ekonomi Indonesia tumbuh bagus tahun depan, selain neraca transaksi berjalan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga akan menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan BI pun menyiapkan dana siaga alias second line of defense senilai total US$ 42,5 miliar.
Menurut Kepala Riset Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, langkah pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi jauh-jauh hari sudah tepat. Soalnya, akan susah bagi pemerintah membuat kebijakan baru di 2014. Tahun depan kegiatan dan fokus pemerintah praktis tidak akan optimal ke perekonomian karena bakal ada pergantian pemerintahan.
Oleh karena itu, Lana meenyarankan, agar pemerintah tahun depan benar-benar mengoptimalkan realisasi kebijakan yang sudah ada saja, misalnya, kenaikan tarif PPh 22 bagi importir. "Realisasinya harus segera sehingga di kuartal kedua sudah bisa terlihat hasilnya," imbuh Lana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
