Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.
“Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah,” ungkap Sri Mulyani di Bali International Convention Center (BICC), Rabu (10/10).
Karena itu menurutnya, pada tahun anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme asuransi untuk itu belum tersedia.
Sri Mulyani mengatakan penanganan bencana di Indonesia selama ini masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah akan mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat.
“Sebuah strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal,” kata Sri Mulyani.
Ia melanjutkan, fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan recovery dan melakukan rekonstruksi.
“Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, selama ini aset negara dibuat tanpa jaminan risiko fiskal, sehingga kalau rusak itu jadi beban baru bagi APBN.
“Tentu kita tidak mau jadi beban APBN dan tidak mau bergantung pada bantuan luar negeri, makanya perlu partisipasi dari masyarakat, agar aset negara bisa diasuransikan, agar masyarakat mau mengasuransikan asetnya juga,” kata dia.
Pengalaman terakhir di Palu, kata JK, ada 2.000 sekolah hancur, jembatan, rumah masyarakat dan lain-lain yang perlu dibangun kembali oleh pemerintah.
“Ini perlu anggaran yang besar, maka dari itu mari kita bicarakan solusi terbaik agar ada sistem yang baik, misalnya asuransi terhadap aset negara dan aset masyarakat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
