Sumber: Antara | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, perlambatan pertumbuhan perekonomian di kuartal I-2015 sebagaimana terjadi di berbagai sektor ternyata tidak terjadi di sektor kelautan dan perikanan.
"Pertumbuhan naik dari 7,46% triwulan I-2014 menjadi 8,64% triwulan I-2015," kata Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan naiknya pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan serta berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para nelayan, maka perlambatan di perikanan dinilai tidak terjadi.
Menteri Susi juga menyatakan, dengan menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga sebenarnya menjadi berkah bagi para eksportir komoditas perikanan.
"Sebetulnya dengan naiknya dollar itu 'blessing in disguise' (berkah tersembunyi) karena kita nanti tinggal menembus agar ekspor bisa jalan," ucapnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingingkan antarkementerian yang ada di jajaran Kabinet Kerja dapat meningkatkan sinergitas guna mengatasi perlambatan ekonomi sekaligus membantu pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Program antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya juga harus strategis," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur.
Dunia usaha, ujar dia, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah.
Hal tersebut, lanjutnya, ditandai dengan kerja kongkrit pada pertemuan APEC, Pertemuan Beijing, Korea dan Konferensi Asia Afrika di tingkat international. Sedangkan di tingkat nasional, program roadshow Jokowi-JK untuk keliling daerah dinilai merupakan langkah yang sangat positif.
Untuk itu, ia mengemukakan bahwa langkah tersebut juga perlu ditiru dan dilakukan oleh menteri-menterinya agar dapat melihat permasalahan yang lebih dalam di lapangan.
Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bakal bersinergi dengan berbagai kementerian untuk membantu kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing produk usahanya.
"Kami akan berupaya menjalin kerja sama sinergi dengan beberapa kementerian terkait untuk mendukung pemikiran tersebut," ujar Ketua Badan Otonom Bidang Bisnis, Investasi dan UKM Badan Pengurus Pusat Hipmi, Hardini Puspasari di Jakarta, Kamis (7/5).
Ia mencontohkan, Hipmi akan menjalin kerja sama dengan Kementerian UMKM dalam rangka memfasilitasi pelaku UMKM mendapatkan kredit perbankan yang memadai.
Apalagi, ujar dia, terdapat pula momentum dari adanya peraturan yang mewajibkan perbankan umum harus menyalurkan kredit kepada UMKM, dengan porsi minimal 20 persen dari total kredit pada awal tahun 2019 mendatang.
"Penyaluran kreditnya dilakukan secara bertahap, dan mulai tahun ini sebesar 5 persen dari total kredit perbankan. Sampai akhirnya mencapai 20 persen dari total kredit perbankan pada 2019," jelas Dini. (Muhammad Razi Rahman)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
