Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat nilai kondisi ekonomi nasional makin membaik. Sebagaimana tercermin dari hasil Survei Indikator Politik Indonesia soal Evaluasi Tiga Tahun Jokowi-JK dan Efek Elektoralnya yang dilakukan pada 17-24 September 2017.
"43,3 % responden menganggap ekonomi membaik, sementara 34,1 menilai tak ada perubahan, dan 18,4 merasa ekonomi makin buruk," kata Burhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik saat memaparkan hasil surveinya (11/10) di Jakarta.
Meski secara umum dinilai membaik, Burhanuddin menyebut beberapa isu macam seperti pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, kemiskinan masih jadi tantangan Jokowi-JK.
"Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif," lanjut Burhanuddin.
Dari segi pemenuhan kebutuhan pokok 43% responden nilai kondisinya makin berat dibanding tahun lalu. Meski demikian angka ini menurun dari survei serupa yang dilakukan pada Agustus 2016 yang menyatakan 55% responden anggap pemenuhan kebutuhan pokok makin berat.
Sementara itu ada 38% responden yang menganggap pemenuhan bahan pokok tak berubah dibanding tahun lalu. Dan 18% yang anggap makin ringan.
Dari sektor lapangan kerja, 50% responden nilai pengangguran makin banyak. Angka ini turun dari survei tahun lalu yaitu 57%.
Masalah ketersediaan lapangan pekerjaan pun setali tiga uang. Di mana 54% responden menilai mencari kerja kini makin sulit. Walaupun angka tersebut turun dari survei persentase tahun lalu yaitu 64%.
Sementara masalah kemiskinan 42% responden anggap terjadi peningkatan, menurun dari tahun lalu sebesar 50%.
"Soal ekonomi pemerintah memang harus kerja lebih keras sebab masalah paling mendesak yang berkaitan dengan kepentingan warga umumnya, di manapun, terkait dengan masalah ekonomi," kata Burhanuddin.
Sementara itu Nizar Zuhro, Anggota Komisi V DPR yang turut hadir dalam pemaparan menyebut kinerja pemerintah masih perlu dipertanyakan lantaran tak sinkronnya klaim pemerintah dan programnya.
"Harusnya kalau kemiskinan turun anggaran program kemiskinan juga turun. Indikatornya anggaran untuk PKH (Program Keluarga Harapan), Rastra, dan lainnya malah Rp 17 triliun," kata Nizar dalam kesempatan yang sama.
Mengatasi hal tersebut ia menyarankan untuk menambah lapangan kerja non konservatif. Misalnya dengan menambah anggaran Dana Desa yang berguna membuat perputaran uang di desa makin masif.
"Misalnya dana desa yang Rp 70 triliun lebih baik dinaikkan lagi menjadi Rp 80 triliun sehingga uang yang berputar di desa jadi lebih banyak. Padat karya, UMKM, Bumdes putaran uangnya lebih banyak," lanjut Nizar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
