Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengesahan UU BUMN oleh DPR sekaligus meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan menjadi mesin utama dalam mengoptimalkan investasi negara dan meningkatkan dividen bagi penerimaan nasional.
Dengan modal awal yang ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun berdasarkan laporan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang mencapai Rp 1.135 triliun, BPI Danantara memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.
Baca Juga: Soal Bagi-Bagi Keuntungan Danantara, Ini Kata Pengamat
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias (Ibas), menegaskan bahwa Danantara harus mampu menjalankan investasi nasional, mampu memberikan laba yang optimal serta dividen tinggi untuk negara.
Dengan membawahi tujuh BUMN besar dan Indonesia Investment Authority (INA), total aset kelolaan Danantara ditaksir mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun.
Hal ini menjadikan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.
Baca Juga: Soal Isu Erick Jadi Dewan Pengawas Danantara, Dasco Ungkap Hal Ini
“Kita bicara tentang institusi yang mengelola ribuan triliun rupiah. Maka, saya menekankan pentingnya strategi investasi yang agresif namun tetap prudent dan kolaboratif, sehingga Danantara tidak hanya menjadi lembaga yang mengamankan aset, tetapi juga yang menghasilkan laba dan dividen tinggi untuk negara,” ujar Ibas dalam keterangan resminya, Selasa (4/2).
Ibas menyoroti bahwa keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh efektivitas dalam menjalankan enam tugas pokoknya.
Dari mengelola dividen holding investasi dan BUMN, menyetujui restrukturisasi, hingga membentuk holding investasi dan operasional, setiap kebijakan Danantara harus berorientasi pada optimalisasi keuntungan dan efisiensi.
Baca Juga: Danantara Segera Dibentuk, Pengawasan Dipegang Langsung Erick Thohir
“Dengan skala dan mandat sebesar ini, Danantara harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Jangan sampai kewenangan besar ini malah menciptakan ketidakefisienan atau tumpang tindih regulasi. Kita ingin melihat BUMN tumbuh sehat, menghasilkan dividen maksimal, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ibas.
Lebih lanjut, MPR RI, dan Partai Demokrat, akan terus mengawal kinerja Danantara agar investasi yang dikelola mampu mendorong daya saing nasional dan membuka peluang kolaborasi strategis dengan investor global.
Dengan strategi investasi yang solid, Danantara diharapkan mampu menjadi motor utama dalam meningkatkan stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
