kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Sudah ada jatah menteri untuk PDI-P?


Rabu, 24 September 2014 / 23:28 WIB
Sudah ada jatah menteri untuk PDI-P?
ILUSTRASI. China akan menggelar latihan militer selama tiga hari di sekitar Taiwan mulai Sabtu (8/4).


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengklaim telah mengetahui jumlah kursi yang akan diberikan kepada partainya dalam kabinet presiden terpilih Joko Widodo. Meski demikian, komposisi menteri itu masih rahasia dan menjadi kewenangan penuh Jokowi.

"Aku tahu (jatah kursinya), tapi aku enggak berani ngomong," kata Eva saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (24/9).

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, PDI Perjuangan akan mendapatkan jatah kursi terbesar dibandingkan partai pengusung lainnya. Namun, Eva menepis hal itu.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, pembagian jatah menteri untuk parpol saat ini masih dalam tahap pembicaraan yang sangat fleksibel. Salah satu hal yang memengaruhi jatah kursi menteri dari parpol itu adalah kemungkinan adanya partai anggota Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

"Enggak, itu masih fleksibel dan masih menunggu ada yang gabung dari KMP (Koalisi Merah Putih). Kita akan rombak lagi," kata dia.

Eva menambahkan, salah satu partai yang mendapat jatah menteri adalah Partai Demokrat. Meski begitu, Eva tidak menyebutkan alasan mengapa Demokrat termasuk yang mendapatkan jatah menteri dari Jokowi.

Menurut Eva, partainya menghormati keputusan Partai Demokrat untuk menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. Untuk itu, PDI Perjuangan tidak akan menawarkan kepada partai tersebut untuk bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Kita hormati fatsun dari masing-masing ketua umum parpol,” katanya. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×