Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Penerbitan paket kebijakan ekonomi yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 14 belum memenuhi harapan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku sampai saat ini masih ada sektor industri yang belum tersentuh oleh paket. Selain itu, ada juga usaha yang belum menikmati insentif meski sudah ada paket kebijakan.
Hariyadi B Sukamdani, Ketua Apindo mengatakan, sektor tersebut salah satunya berkaitan dengan produk tekstil. Walaupun, sektor tersebut menyerap tenaga kerja besar, dan juga menciptakan nilai tambah, tapi sampai saat ini paket kebijakan belum banyak menyentuh sektor tersebut.
Sebenarnya, pemerintah melalui paket kebijakan penundaan bayar dan diskon tarif listrik yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, sudah memberikan keringanan bagi sektor industri tersebut. "Tapi itu belum jalan, tidak ada itu diskon, kalaupun ada sedikit," kata Haryadi di Jakarta Selasa (20/12).
Selain itu, Hariyadi juga berharap, pemerintah bisa menerbitkan paket kebijakan berisi insentif bagi industri yang bisa memproduksi barang substitusi impor dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. "Misal industri perkebunan sawit, beri insentif supaya ekspor tidak hanya CPO tapi bisa turunan, supaya bisa bernilai tambah di dalam negeri, di sektor elektronik, beri insentif ke industri komponen elektronik lokal supaya berdaya saing," katanya.
Suryadi Sasmita, Sekretaris Umum Apindo, mengatakan, pengusaha juga berharap pemerintah bisa menerbitkan paket kebijakan untuk sektor industri perikanan. Paket kebijakan tersebut diharapkan bisa berisi insentif bagi para pelaku industri dalam membangun cold storage.
Selain sektor perikanan, pemerintah juga diharapkan bisa memberikan insentif ke sektor pariwisata. Insentif diperlukan agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur pariwisata bisa dikebut.
Agung Pambudi, Direktur Eksekutif Apindo mengatakan, paket kebijakan atau insentif yang diberikan ke sektor- sektor tersebut bisa macam- macam. "Salah satunya pajak, regulasi sudah atur adanya insentif pajak di sektor prioritas, silahkan jalankan," katanya.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, akan kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi agar investasi ke dalam negeri bisa mengalir deras.
Thomas T Lembong, Kepala BKPM mengatakan, paket yang akan diterbitkan akan berfokus pada tiga masalah yang selama ini dikeluhkan investor. Masalah pertama, berkaitan dengan perbaikan aturan yang sebenarnya saat ini sudah mulai dilakukan.
Kedua, berkaitan dengan perpajakan. Fokus ketiga, berkaitan dengan permasalahan izin tenaga kerja asing. Thomas mengatakan, saat ini investor baik dalam maupun luar negeri masih mengeluh tentang izin tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
