Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, ada lima strategi umum pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020.
Terutama, dalam rangka mempercepat penanganan virus Corona dan menjaga perekonomian dari ancaman krisis.
"Dengan pelebaran defisit yang semakin meningkat, maka pembiayaan APBN menjadi salah satu tantangan kami yang cukup besar. Untuk itu, kami melakukan langkah-langkah untuk melakukan mobilisasi pembiayaan. Semuanya dengan perhitungan untuk menjaga keamanan komposisi maupun sustainibilitas ke depan," ujar Sri di dalam agenda dapat virtual, Kamis (30/4).
Baca Juga: Mendag Agus Suparmanto minta pasar rakyat tetap beroperasi meski PSBB
Pembiayaan APBN di tahun ini akan menggunakan lima opsi, yaitu optimalisasi sumber pembiayaan utang dan non-utang, fleksibilitas pinjaman tunai, fleksibilitas penambahan surat berharga negara (SBN), mengutamakan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar, serta dukungan dari Bank Indonesia (BI).
Pertama, sumber pembiayaan non-utang di tahun ini akan berasa dari dana yang sudah ada. Seperti pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) senilai Rp 70,46 triliun, pos dana abadi yang belum digunakan, serta dana yang bersumber dari badan layanan umum (BLU).
"Dana-dana yang berasal dari BLU akan kami sisir dengan sangat detil, agar dana yang selama ini ada dalam bentuk cash bisa kami gunakan sebagai sumber pembiayaan defisit," papar Sri.
Baca Juga: Begini proyeksi PDB di kuartal I dan II dari ekonom CORE
Kedua, fleksibilitas pinjaman tunai melalui multilateral dan bilateral. Pemerintah akan melakukan upsize pinjaman dari development partners, baik bilateral dan multilateral sebesar US$ 6-8 miliar, antara lain dari Bank Dunia (World Bank), ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, AIIB, dan IsDB.
Namun demikian, menurut Sri pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut tidak akan terpengaruh oleh sentimen pasar. Jadi, semua tujuannya memang untuk membantu pengeluaran darurat dari negara-negara yang terdampak Corona seperti Indonesia.
Ketiga, fleksibilitas penambahan SBN. Pemerintah juga akan melakukan upsize penerbitan SBN domestik dan SBN valuta asing (valas) senilai US$ 10 - 12 miliar dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka kesempatan permintaan private placement dari badan usaha milik negara (BUMN) atau lembaga lain, seperti lembaga penjamin simpanan (LPS), badan pengelola keuangan haji (BPKH) dan lain sebagainya.
Baca Juga: Terdampak corona, PPh UMKM 0,5% ditanggung negara selama 6 bulan
"Kami juga memberikan kesempatan kepada beberapa institusi yang memiliki dana besar dalam manajemen mereka melalui private placement. Ini seperti LPS, BPKH dan sebagainya ini mereka bisa melakukan private placement. Ini adalah pure investment. Jadi kita tidak meminta mereka, ini adalah pure keputusan investasi mereka," kata Sri.
Keempat, pemerintah akan mengutamakan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar. Termasuk akan tetap melakukan secara ritel dengan nilai antara Rp 50-75 triliun. Kelima, dukungan BI di pasar perdana sebagai sumber pembiayaan yang bersifat yang bersifat last resort atau back stop.
"Inilah letaknya bagaimana BI untuk bisa berpartisispasi sebagai salah satu pembeli di pasar perdana," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
