Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan upaya Indonesia agar bisa terlepas dari jeratan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
World Bank (Bank Dunia) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dalam menyusun strategi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, sebenarnya upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah merupakan kasus yang sudah lama mengingat dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), topik tersebut menjadi tema sekaligus arah kebijakan pemerintah.
"Ini tentu saja merupakan momen yang sangat krusial bagi negara dengan komposisi demografi yang muda dan pada saat yang sama memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang terletak secara strategis dalam lalu lintas internasional serta geopolitik," ujar Sri Mulyani dalam acara The International Seminar and Growth Academy ASEAN, Senin (23/9).
Bendahara Negara tersebut mengungkapkan, kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap adakan peningkatan produktivitas. Ini adalah bagaimana agar investasi dan faktor produksi di dalam negara masing-masing, termasuk Indonesia bisa menciptakan output yang lebih berkualitas.
Baca Juga: Gelombang PHK Melanda, Celios: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Berkualitas
"Jadi, semua ini menjadi salah satu unsur terpenting untuk keluar dari middle income trap. Namun berbicara tentang produktivitas, saya kira kita selalu berbicara tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah untuk setiap produksi yang kita gabungkan," katanya.
Dari sisi tenaga kerja, Sri Mulyani menyebut, Indonesia diuntungkan dengan jumlah penduduk yang besar dengan usia yang relatif mudah.
"Tetap ini bukan berarti kita lepas dari masalah terkait produktivitas yang bertumpu pada modal manusia," imbuh Menkeu.
Dalam hal ini, menurutnya, pendidikan, kesehatan dan digitalisasi merupakan hal yang penting. Ia menyebut, saat ini Indonesia sedang membangun instrumen fiskal, di mana tidak hanya mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, namun juga tengah menyiapkan instrumen lain dalam bentuk dana abadi.
"Ini sebenarnya adalah cara Indonesia mengikuti banyak negara lain yang telah berhasil mencapai negara berpendapatan tinggi. Anda berbicara tentang Korea Selatan, mereka mengirim 10 ribu orang untuk menempuh pendidikan. Mereka juga mengirim, dalam hal ini, banyak tenaga kerja untuk mendapatkan lebih banyak pelatihan," imbuhnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan atau memperbaiki produktivitas maka kualitas infrastruktur juga menjadi hal yang penting, Ia menyebut, kebutuhan Indonesia untuk membangun infrastruktur di Indonesia mencapai ratusan triliun.
"Jadi kebutuhan membangun infrastruktur akan tetap ada di situ. Kita maksimalkan anggaran kita dalam hal ini," pungkasnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di 5% karena Biaya Investasi yang Tinggi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
